Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam suatu jabatan atau profesi sering kita temukan istilah kode etik. Kode etik berperan sebagai kontrol dari semua aktivitas profesi. Kode etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Blora menerbitkan Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, salah satu dasar pertimbangan peraturan ini adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora agar menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik Pegawai Negeri Sipil khususnya tenaga kependidikan/guru memuat peraturan yang mengatur aktivitas profesionalisme guru di sekolah, sehingga diharapkan guru dalam menjalankan profesinya mempunyai arah dan tanggungjawab bukan hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja. Keberhasilan pendidikan dapat diukur dengan penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Guru professional harus memiliki kompetensi dalam kegiatan belajar mengajar, menguasai media pembelajaran, mampu mengevaluasi hasil belajar siswa, serta mampu memotivasi siswa dalam belajar (Akhmad Zacky, 2016).
Kode Etik disebut pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam BAB II Pasal 2 disebutkan, Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan PNS dalam melaksanakan tugasnya serta dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan di dalam Pasal 3, Peraturan Bupati Blora ini bertujuan untuk: Pertama, mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas. Ketiga, hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara. Keempat, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Kelima, meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang professional serta Keenam, meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil.
Dalam pengembangan kode etik selanjutnya, guna untuk meningkatkan profesionalisme guru, seharusnya guru mengikuti seminar, pelatihan dan workshop, sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme kepala sekolah hendaknya meningkatkan kedisiplinan dan pengawasan serta melaksanakan rapat intern di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Pengembangan ini berupaya agar kode etik yang sudah ada lebih substansial dan aplikatif. (*)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



