alexametrics
26.4 C
Kudus
Thursday, May 12, 2022

Problematika Kesejahteraan Guru Honorer

ISTILAH guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa saat ini menjadi sebuah pernyataan yang bermakna kontradiksi. Istilah tanpa tanda jasa di sini perlu digarisbawahi. Bahwa guru juga merupakan manusia yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga.

Kesejahteraan guru merupakan permasalahan klasik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, agar segera mendapatkan penyelesaian yang tepat. Hal tersebut terutama menyasar pada kesejahteraan guru honorer, di mana sampai saat ini masih belum kunjung mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Pertanyaan yang muncul saat ini, bagimana kondisi guru honorer saat ini? Melihat secara langsung fakta yang terjadi di lapangan, kondisi guru honorer saat ini masih berada di bawah kata sejahtera. Dapat kita lihat sebagai contoh, rata-rata seorang guru honorer mendapat gaji kisaran Rp 400-600 ribu per bulan.


Itu pun kadang gaji tidak dapat langsung diterima. Pembayaran gaji sering kali harus dirapel dalam tiga sampai enam bulan sekali. Dengan jumlah gaji tersebut, tentu saja kata sejahtera masih sangat jauh dari harapan.

Problematika yang muncul tidak cukup sebatas jumlah gaji yang masih tergolong minim, akan tetapi sampai pada manajemen pengelolaan sumber daya guru yang masih relatif kurang maksimal. Masih terdapat guru honorer yang kurang diberikan pelatihan atau pendidikan yang lebih tinggi, sehingga bisa menunjang secara keilmuan yang nantinya akan diberikan atau diajarkan kepada siswa.

Selain itu, dalam hal penjenjangan karir pun guru honorer masih harus gigit jari. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi terkait penjenjangan karir bagi guru honorer. Guru honorer dituntut untuk menjadi guru profesional, tanpa disertai adanya dukungan dari berbagai pihak terkait.

Baca Juga :  Pekan Depan PTM Terbatas di Pati Dibuka Lagi, Ini Pertimbangannya

Lebih miris lagi, banyak guru honorer yang menjadi objek ajang politik untuk dapat mengintervensi kebebasan berpikir, berpendapat, dan bersikap guru honorer. Hal ini tentunya menjadi sebuah problematika yang harus segera dicari solusi dan pemecahannya. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mencari solusi untuk dapat mensejahterakan guru honorer.

Solusi yang selalu diharapkan oleh guru honorer saat ini, adanya program pemerintah untuk dapat mengangkat mereka menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN). Namun, kenyataan di lapangan jatah alokasi pengadaan CPNS tidaklah sebanding dengan jumlah guru honorer yang ada.

Melihat dari fakta yang terdapat di lapangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan solusi dengan mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Melalui adanya PPPK, pemerintah memang telah berusaha meningkatkan kesejahteraan guru, terutama guru honorer.

Tetapi, kemampuan pemerintah daerah berbeda-beda. Ini menjadi salah satu hambatan di dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mempercepat kesejahteraan guru honorer.

Sebagai agent of change transformasi regulasi terhadap guru honorer menjadi sebuah investasi peradaban, di mana pemerintah akan menunjukan bentuk pemanusiaan manusia. Kita boleh banyak berbicara terkait bagaimana cara mencerdaskan putra/putri bangsa, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa guru adalah sosok penting di balik munculnya presiden yang hebat, dokter yang piawai, dan pengusaha sukses di Indonesia.

Dorongan pemerintah daerah untuk mendukung payung regulasi yang sudah ada saat ini melalui PPPK diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Semua itu menjadi salah satu upaya untuk mendukung terciptanya tujuan pendidikan nasional di Indonesia. (*)

ISTILAH guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa saat ini menjadi sebuah pernyataan yang bermakna kontradiksi. Istilah tanpa tanda jasa di sini perlu digarisbawahi. Bahwa guru juga merupakan manusia yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga.

Kesejahteraan guru merupakan permasalahan klasik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, agar segera mendapatkan penyelesaian yang tepat. Hal tersebut terutama menyasar pada kesejahteraan guru honorer, di mana sampai saat ini masih belum kunjung mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Pertanyaan yang muncul saat ini, bagimana kondisi guru honorer saat ini? Melihat secara langsung fakta yang terjadi di lapangan, kondisi guru honorer saat ini masih berada di bawah kata sejahtera. Dapat kita lihat sebagai contoh, rata-rata seorang guru honorer mendapat gaji kisaran Rp 400-600 ribu per bulan.

Itu pun kadang gaji tidak dapat langsung diterima. Pembayaran gaji sering kali harus dirapel dalam tiga sampai enam bulan sekali. Dengan jumlah gaji tersebut, tentu saja kata sejahtera masih sangat jauh dari harapan.

Problematika yang muncul tidak cukup sebatas jumlah gaji yang masih tergolong minim, akan tetapi sampai pada manajemen pengelolaan sumber daya guru yang masih relatif kurang maksimal. Masih terdapat guru honorer yang kurang diberikan pelatihan atau pendidikan yang lebih tinggi, sehingga bisa menunjang secara keilmuan yang nantinya akan diberikan atau diajarkan kepada siswa.

Selain itu, dalam hal penjenjangan karir pun guru honorer masih harus gigit jari. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi terkait penjenjangan karir bagi guru honorer. Guru honorer dituntut untuk menjadi guru profesional, tanpa disertai adanya dukungan dari berbagai pihak terkait.

Baca Juga :  Upaya Menghadapi Bonus Demografi di Era Pandemi

Lebih miris lagi, banyak guru honorer yang menjadi objek ajang politik untuk dapat mengintervensi kebebasan berpikir, berpendapat, dan bersikap guru honorer. Hal ini tentunya menjadi sebuah problematika yang harus segera dicari solusi dan pemecahannya. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mencari solusi untuk dapat mensejahterakan guru honorer.

Solusi yang selalu diharapkan oleh guru honorer saat ini, adanya program pemerintah untuk dapat mengangkat mereka menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN). Namun, kenyataan di lapangan jatah alokasi pengadaan CPNS tidaklah sebanding dengan jumlah guru honorer yang ada.

Melihat dari fakta yang terdapat di lapangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan solusi dengan mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Melalui adanya PPPK, pemerintah memang telah berusaha meningkatkan kesejahteraan guru, terutama guru honorer.

Tetapi, kemampuan pemerintah daerah berbeda-beda. Ini menjadi salah satu hambatan di dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mempercepat kesejahteraan guru honorer.

Sebagai agent of change transformasi regulasi terhadap guru honorer menjadi sebuah investasi peradaban, di mana pemerintah akan menunjukan bentuk pemanusiaan manusia. Kita boleh banyak berbicara terkait bagaimana cara mencerdaskan putra/putri bangsa, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa guru adalah sosok penting di balik munculnya presiden yang hebat, dokter yang piawai, dan pengusaha sukses di Indonesia.

Dorongan pemerintah daerah untuk mendukung payung regulasi yang sudah ada saat ini melalui PPPK diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Semua itu menjadi salah satu upaya untuk mendukung terciptanya tujuan pendidikan nasional di Indonesia. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/