alexametrics
22.4 C
Kudus
Tuesday, June 28, 2022

Nelayan dan Pengusaha Duduki TPI Juwana, Tolak PP 85 Tahun 2021

PATI – Ratusan nelayan dan pengusaha perikanan Juwana menggelar aksi unjuk rasa di TPI unit 2 Juwana, pagi kemarin. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi serupa tentang protes pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai memberatkan.

Aksi diikuti sekitar 300 orang lebih. Mereka terdiri dari pemilik kapal, Anak Buah Kapal (ABK), pengurus kapal, dan tukang geledek TPI. Para peserta aksi membawa bermacam spanduk dengan berbagai tulisan. Di antaranya menolak keras pemberlakuan PNBP pasca produksi, hingga masuknya kapal eks asing di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk diketahui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 itu berisi tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu mereka juga menuntut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dicopot dari jabatannya.


Ketua Aksi Demonstrasi, Fauzan Nur Rokhim, menyebut bahwa aksi protes ini merupakan langkah akhir setelah audiensi nelayan dengan KKP tidak membuahkan hasil sesuai harapan mereka.

Menurutnya pemerintah seolah bersembunyi di balik pandemi. Pihaknya melakukan aksi ini agar aspirasinya tersampaikan. Tuntutannya adalah tegas meminta dibatalkan atau tinjau kembali PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut Fauzan, ditetapkannya PP tersebut membuat besaran pungutan nonpajak naik 200 sampai 600 persen. “Belum lagi, nelayan juga dibebani retribusi yang tinggi, dampak dari target TPI Juwana yang ditetapkan pemerintah sangat tinggi, yakni Rp 11 miliar. Sementara, harga perbekalan untuk melaut tinggi,” paparnya.

Baca Juga :  Atasi Kelangkaan, Pemkab Pati Butuh 2.000 Liter Minyak Goreng

Menurut dia, sebelum PP ini diberlakukan, kesejahteraan nelayan terutama Anak Buah Kapal (ABK) sudah memprihatinkan. Sebab sistem yang digunakan adalah bagi hasil.

“Penjualan Rp 4 miliar, ongkos perbekalan bisa Rp 3 miliar. Belum lagi masih dipotong pajak-pajak. Sisanya dibagi antara seluruh ABK dan pemilik kapal. Ada ABK yang bagiannya cuma Rp 2,5 juta per 7 bulan. Dengan PP ini yang memberlakukan pungutan lebih besar, mau dapat hasil berapa mereka?” tanya Fauzan.

Ia menyebut, para nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal juga menduga ada konspirasi asing terkait penerbitan PP ini. Karena peraturan yang sebelumnya hanya mengatur kapal nelayan maksimal 300 GT (Gross Tonnage).

Tapi PP baru yang sekarang ini mengatur sampai 1000 GT. Padahal kapasitas kapal purse seine Indonesia maksimal hanya 300 GT. Di atas itu tidak bakal bisa masuk Pelabuhan TPI di Indonesia. “Yang punya kapal 1000 GT hanya asing. Pasti ada kepentingan asing dalam PP ini,” tudingnya.

Fauzan menambahkan, ketentuan ini semakin tidak adil lantaran besaran pungutan untuk kapal 1000 GT disamakan dengan kapal kecil 60 GT.

Menurut dia, para nelayan amat menyesalkan kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

“Menurut kami, konstribusi menteri saat ini terhadap perikanan sangat minim. Baru menjabat langsung membuat peraturan yang mencekik nelayan,” tutur Fauzan.

Pihaknya juga mengancam akan melakukan aksi lanjutan ke Jakarta jika tuntutannya tidak diindahkan pemerintah. (him)






Reporter: Achmad Ulil Albab

PATI – Ratusan nelayan dan pengusaha perikanan Juwana menggelar aksi unjuk rasa di TPI unit 2 Juwana, pagi kemarin. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi serupa tentang protes pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai memberatkan.

Aksi diikuti sekitar 300 orang lebih. Mereka terdiri dari pemilik kapal, Anak Buah Kapal (ABK), pengurus kapal, dan tukang geledek TPI. Para peserta aksi membawa bermacam spanduk dengan berbagai tulisan. Di antaranya menolak keras pemberlakuan PNBP pasca produksi, hingga masuknya kapal eks asing di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk diketahui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 itu berisi tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu mereka juga menuntut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dicopot dari jabatannya.

Ketua Aksi Demonstrasi, Fauzan Nur Rokhim, menyebut bahwa aksi protes ini merupakan langkah akhir setelah audiensi nelayan dengan KKP tidak membuahkan hasil sesuai harapan mereka.

Menurutnya pemerintah seolah bersembunyi di balik pandemi. Pihaknya melakukan aksi ini agar aspirasinya tersampaikan. Tuntutannya adalah tegas meminta dibatalkan atau tinjau kembali PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut Fauzan, ditetapkannya PP tersebut membuat besaran pungutan nonpajak naik 200 sampai 600 persen. “Belum lagi, nelayan juga dibebani retribusi yang tinggi, dampak dari target TPI Juwana yang ditetapkan pemerintah sangat tinggi, yakni Rp 11 miliar. Sementara, harga perbekalan untuk melaut tinggi,” paparnya.

Baca Juga :  PDIP Pati Gelar Vaksinasi Sepuluh Titik, Prioritas untuk Pelajar

Menurut dia, sebelum PP ini diberlakukan, kesejahteraan nelayan terutama Anak Buah Kapal (ABK) sudah memprihatinkan. Sebab sistem yang digunakan adalah bagi hasil.

“Penjualan Rp 4 miliar, ongkos perbekalan bisa Rp 3 miliar. Belum lagi masih dipotong pajak-pajak. Sisanya dibagi antara seluruh ABK dan pemilik kapal. Ada ABK yang bagiannya cuma Rp 2,5 juta per 7 bulan. Dengan PP ini yang memberlakukan pungutan lebih besar, mau dapat hasil berapa mereka?” tanya Fauzan.

Ia menyebut, para nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal juga menduga ada konspirasi asing terkait penerbitan PP ini. Karena peraturan yang sebelumnya hanya mengatur kapal nelayan maksimal 300 GT (Gross Tonnage).

Tapi PP baru yang sekarang ini mengatur sampai 1000 GT. Padahal kapasitas kapal purse seine Indonesia maksimal hanya 300 GT. Di atas itu tidak bakal bisa masuk Pelabuhan TPI di Indonesia. “Yang punya kapal 1000 GT hanya asing. Pasti ada kepentingan asing dalam PP ini,” tudingnya.

Fauzan menambahkan, ketentuan ini semakin tidak adil lantaran besaran pungutan untuk kapal 1000 GT disamakan dengan kapal kecil 60 GT.

Menurut dia, para nelayan amat menyesalkan kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

“Menurut kami, konstribusi menteri saat ini terhadap perikanan sangat minim. Baru menjabat langsung membuat peraturan yang mencekik nelayan,” tutur Fauzan.

Pihaknya juga mengancam akan melakukan aksi lanjutan ke Jakarta jika tuntutannya tidak diindahkan pemerintah. (him)






Reporter: Achmad Ulil Albab

Most Read

Artikel Terbaru

/