alexametrics
23.7 C
Kudus
Sunday, July 3, 2022

Tunjangan Hanya Rp 100 Ribu Perbulan, Puluhan Anggota BPD di Pati Geruduk Kantor DPRD

PATI – Sebanyak 20-an anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pati menggeruduk gedung DPRD pada Sabtu (28/5). Mereka menuntut agar tunjangan dinaikkan. Pasalnya, selama ini tunjangan jauh dari kata layak. Nominalnya per bulan sekitar Rp 100 ribu.

Baca Juga : Begini Kronologi Kecelakaan Bus Seruduk Truk Parkir di Pati Sebabkan Satu Penumpang Putus Kaki

Mereka wadul ke wakil rakyat lantaran mendapatkan tunjangan terlalu kecil. Dalam setahun, tunjungan setiap anggota BPD di Pati hanya Rp 1,75 juta. ”Tunjangan anggota BPD Rp 1,7 juta per orang setiap tahun. Kalau dihitungkan itu Rp 100 ribuan per bulan,” jelas Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Pati Sugiarto, 72, kepada wartawan ditemui di Ruang Paripurna DPRD Pati Sabtu (28/5).


Alasannya, lanjut dia, tugas BPD di setiap desa terbilang cukup vital. Sebab BPD bertugas untuk menyusun regulasi hingga mengawasi jalannya pemerintah desa (Pemdes). ”BPD ini tugasnya sejajar dengan kepala desa (kades). Kami membuat regulasi, penerima aspirasi dan sebagai pengawas pemdes,” tandasnya.

Karena itu, Sugiarto meminta kepada Pemkab Pati untuk menaikkan kesejahteraan anggota BPD. Dia pun mengusulkan agar setiap anggota BPD untuk ketua mendapatkan tunjangan Rp 1 juta per bulan, wakil Rp 900 ribu dan anggota Rp 800 ribu. Sedangkan total anggota BPD di Pati ada 2.800 orang.

Baca Juga :  Pandemi Covid-19 Melandai, ASN Pati Kembali Kenakan Baju Adat

Kemudian diterbitkan aturan kepala daerah sebagai penentu kenaikan tunjangan. Lanjut dia, kedua harus segera dilakukan perubahan peraturan daerah. Itu tidak ada kenaikan alokasi dana desa (ADD) tidak mungkin ada kenaikan tunjangan.

”Supaya diadakan kenaikan tunjangan daripada anggota BPD dalam anggaran perubahan tahun 2022 ini sudah bisa masuk. Harapan sudah bisa masuk dan terealisasika,” tegasnya.

Diwawancarai terpisah, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menambahkan, pihaknya menerima audiensi puluhan anggota BPD di DPRD Pati. Menurutnya anggota BPD agar minta dinaikan kesejahteraannya. Sebab selama ini jauh dari kata layak.

”Mereka mengeluh selama ini lebih dari tujuh tahun tunjangan hanya Rp 1,7 juta per orang setiap tahun. Mereka minta agar dinaikan, yang anggota itu Rp 800 ribu, wakil Rp 900 ribu, dan ketua Rp 1 juta per bulan,” tambahnya.

Dia akan berkoordinasi dengan Bupati Pati terkait aspirasi dari para BPD tersebut. ”Ini merupakan hal yang wajar. Ini menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan kepada bupati supaya merubah SK Rp 1,7 juta itu. Ini juga harus melalui proses penganggaran,” pungkasnya. (adr/him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Sebanyak 20-an anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pati menggeruduk gedung DPRD pada Sabtu (28/5). Mereka menuntut agar tunjangan dinaikkan. Pasalnya, selama ini tunjangan jauh dari kata layak. Nominalnya per bulan sekitar Rp 100 ribu.

Baca Juga : Begini Kronologi Kecelakaan Bus Seruduk Truk Parkir di Pati Sebabkan Satu Penumpang Putus Kaki

Mereka wadul ke wakil rakyat lantaran mendapatkan tunjangan terlalu kecil. Dalam setahun, tunjungan setiap anggota BPD di Pati hanya Rp 1,75 juta. ”Tunjangan anggota BPD Rp 1,7 juta per orang setiap tahun. Kalau dihitungkan itu Rp 100 ribuan per bulan,” jelas Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Pati Sugiarto, 72, kepada wartawan ditemui di Ruang Paripurna DPRD Pati Sabtu (28/5).

Alasannya, lanjut dia, tugas BPD di setiap desa terbilang cukup vital. Sebab BPD bertugas untuk menyusun regulasi hingga mengawasi jalannya pemerintah desa (Pemdes). ”BPD ini tugasnya sejajar dengan kepala desa (kades). Kami membuat regulasi, penerima aspirasi dan sebagai pengawas pemdes,” tandasnya.

Karena itu, Sugiarto meminta kepada Pemkab Pati untuk menaikkan kesejahteraan anggota BPD. Dia pun mengusulkan agar setiap anggota BPD untuk ketua mendapatkan tunjangan Rp 1 juta per bulan, wakil Rp 900 ribu dan anggota Rp 800 ribu. Sedangkan total anggota BPD di Pati ada 2.800 orang.

Baca Juga :  Pandemi Covid-19 Melandai, ASN Pati Kembali Kenakan Baju Adat

Kemudian diterbitkan aturan kepala daerah sebagai penentu kenaikan tunjangan. Lanjut dia, kedua harus segera dilakukan perubahan peraturan daerah. Itu tidak ada kenaikan alokasi dana desa (ADD) tidak mungkin ada kenaikan tunjangan.

”Supaya diadakan kenaikan tunjangan daripada anggota BPD dalam anggaran perubahan tahun 2022 ini sudah bisa masuk. Harapan sudah bisa masuk dan terealisasika,” tegasnya.

Diwawancarai terpisah, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menambahkan, pihaknya menerima audiensi puluhan anggota BPD di DPRD Pati. Menurutnya anggota BPD agar minta dinaikan kesejahteraannya. Sebab selama ini jauh dari kata layak.

”Mereka mengeluh selama ini lebih dari tujuh tahun tunjangan hanya Rp 1,7 juta per orang setiap tahun. Mereka minta agar dinaikan, yang anggota itu Rp 800 ribu, wakil Rp 900 ribu, dan ketua Rp 1 juta per bulan,” tambahnya.

Dia akan berkoordinasi dengan Bupati Pati terkait aspirasi dari para BPD tersebut. ”Ini merupakan hal yang wajar. Ini menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan kepada bupati supaya merubah SK Rp 1,7 juta itu. Ini juga harus melalui proses penganggaran,” pungkasnya. (adr/him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/