alexametrics
29.7 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

Cegah Pelaku Usaha Tabrak Aturan, Dinas Gencar Sosialisasi dan Pembinaan

PATI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) Kabupaten Pati terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Hal ini dilakukan agar jalannya usaha sesuai dan tidak menabrak peraturan yang berlaku.

Baru-baru ini kegiatan sosialisasi dan pembinaan menyasar kepada sejumlah pelaku usaha di wilayah Kecamatan Kayen dan Sukolilo. Yang dilakukan oleh tim informasi dan pengawasan DPMPTSP Kabupaten Pati.

“Hal ini sebagaimana dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” jelas Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati Riyoso kepada Jawa Pos Radar Kudus.


Untuk diketahui sesuai peraturan tersebut, lanjut Riyoso, setiap pelaku usaha berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menyampaikan LKPM, serta menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

Baca Juga :  Sempat Molor, Renovasi Kubah Masjid Agung Pati Akhirnya Rampung

Selain itu lanjutnya, pelaku usaha juga berkewajiban meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

“Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan,” paparnya.

“Selain kewajiban tersebut pelaku usaha juga berhak mendapatkan salah satunya Kepastian Hak, Hukum dan Perlindungan, untuk memastikan pelaku usaha mendapat kepastian Hukum dilaksanakan kunjungan ke pelaku usaha,” pungkasnya. (ali)

 






Reporter: Achmad Ulil Albab

PATI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) Kabupaten Pati terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Hal ini dilakukan agar jalannya usaha sesuai dan tidak menabrak peraturan yang berlaku.

Baru-baru ini kegiatan sosialisasi dan pembinaan menyasar kepada sejumlah pelaku usaha di wilayah Kecamatan Kayen dan Sukolilo. Yang dilakukan oleh tim informasi dan pengawasan DPMPTSP Kabupaten Pati.

“Hal ini sebagaimana dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” jelas Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati Riyoso kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Untuk diketahui sesuai peraturan tersebut, lanjut Riyoso, setiap pelaku usaha berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menyampaikan LKPM, serta menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

Baca Juga :  Digelar Malam Ini, Radar Kudus Award 2022 Beri Penghargaan kepada 22 Tokoh dan Instansi

Selain itu lanjutnya, pelaku usaha juga berkewajiban meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

“Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan,” paparnya.

“Selain kewajiban tersebut pelaku usaha juga berhak mendapatkan salah satunya Kepastian Hak, Hukum dan Perlindungan, untuk memastikan pelaku usaha mendapat kepastian Hukum dilaksanakan kunjungan ke pelaku usaha,” pungkasnya. (ali)

 






Reporter: Achmad Ulil Albab

Most Read

Artikel Terbaru

/