alexametrics
24.1 C
Kudus
Saturday, January 22, 2022

Izin Berangkat Dipersulit, Pengusaha Kapal di Pati Ngamuk

PATI – Seorang pengusaha kapal mendatangi kantor Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cilacap (Satwas SDKP) Satuan Pengawasan Pati di Jalan Growong Lor Ujung – Kawasan Industri Juwana, Kamis (25/11).

Kedatangannya untuk meminta kejelasan izin berangkat kapal yang tidak jelas dengan berbagai alas an, padahal administrasinya sudah terpenuhi semua. “Kedatangan kami hari ini ingin meminta kejelasan kepada pihak SDKP. Kenapa izin untuk kapal milik klien saya tidak dikeluarkan, dan tidak ada kejelasan sampai saat ini. Kami disuruh nunggu-nunggu terus,” ungkap Nimerodi Gulo selaku kuasa hukum.

Dalam aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar sebuah kapal perikanan bisa beroperasi diperlukan izin Surat Laik Operasi (SLO), yang menerbitkan adalah SDKP. Ini adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.

“Terkait perkara di Polda (Red, urusan jual beli kapal) sudah dijelaskan oleh penyidik bahkan tidak ada urusan dengan kapal. Kepentingan SDKP hanya menertibkan izin saja. Yang saya heran kapal milik klien saya ini sudah 32 kali berangkat, kenapa baru ada permasalahan seperti ini sekarang. Menurut saya ini mengada-ada dan bisa jadi ada permainan. Saya sudah komunikasi dengan pimpinan di sini, katanya nunggu-nunggu terus,” papar Gulo.

Baca Juga :  Sekali Ikut, Gondol Medali Emas: Atlet Hapkido Raih Emas di PON Papua

“Soal kepemilikan, tentu sah karena ada akta otentik yaitu akta jual beli yang dilakukan di depan pejabat notaris. Untuk semua data keperluan administratif kapal sudah sesuai,” paparnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengaku tak bisa menahan kesabaran. Sebab, karena izin yang tak kunjung terbit dengan ketidakjelasan ini membuat kliennya merugi bahkan sampai ratusan juta. “Biasanya kan ada izin bunker di syahbandar, semua sudah diurus dan beres. Sudah beli perbekalan termasuk solar bahkan sampai Rp 300 jutaan. Belum lagi perbekalan bahan makanan. Ini sangat merugikan,” jelasnya.

Biasanya, lanjut Gulo, izin seperti ini diurus hari ini besok akan terbit. Namun, kliennya sudah mengurus hingga satu minggu belum ada kejelasan. Pihaknya mengancam akan mengambil Langkah-langkah hukum jika sampai Senin pekan depan tidak ada kejelasan.

Diketahui, pimpinan di SDKP Satwas Pati tidak ada di tempat. Sehingga pihaknya belum mendapat jawaban yang pasti.






Reporter: Achmad Ulil Albab

PATI – Seorang pengusaha kapal mendatangi kantor Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cilacap (Satwas SDKP) Satuan Pengawasan Pati di Jalan Growong Lor Ujung – Kawasan Industri Juwana, Kamis (25/11).

Kedatangannya untuk meminta kejelasan izin berangkat kapal yang tidak jelas dengan berbagai alas an, padahal administrasinya sudah terpenuhi semua. “Kedatangan kami hari ini ingin meminta kejelasan kepada pihak SDKP. Kenapa izin untuk kapal milik klien saya tidak dikeluarkan, dan tidak ada kejelasan sampai saat ini. Kami disuruh nunggu-nunggu terus,” ungkap Nimerodi Gulo selaku kuasa hukum.

Dalam aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar sebuah kapal perikanan bisa beroperasi diperlukan izin Surat Laik Operasi (SLO), yang menerbitkan adalah SDKP. Ini adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.

“Terkait perkara di Polda (Red, urusan jual beli kapal) sudah dijelaskan oleh penyidik bahkan tidak ada urusan dengan kapal. Kepentingan SDKP hanya menertibkan izin saja. Yang saya heran kapal milik klien saya ini sudah 32 kali berangkat, kenapa baru ada permasalahan seperti ini sekarang. Menurut saya ini mengada-ada dan bisa jadi ada permainan. Saya sudah komunikasi dengan pimpinan di sini, katanya nunggu-nunggu terus,” papar Gulo.

Baca Juga :  Pindah Pusat Kota, BPR Syariah Saka Dana Mulia Makin Mudah Dijangkau

“Soal kepemilikan, tentu sah karena ada akta otentik yaitu akta jual beli yang dilakukan di depan pejabat notaris. Untuk semua data keperluan administratif kapal sudah sesuai,” paparnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengaku tak bisa menahan kesabaran. Sebab, karena izin yang tak kunjung terbit dengan ketidakjelasan ini membuat kliennya merugi bahkan sampai ratusan juta. “Biasanya kan ada izin bunker di syahbandar, semua sudah diurus dan beres. Sudah beli perbekalan termasuk solar bahkan sampai Rp 300 jutaan. Belum lagi perbekalan bahan makanan. Ini sangat merugikan,” jelasnya.

Biasanya, lanjut Gulo, izin seperti ini diurus hari ini besok akan terbit. Namun, kliennya sudah mengurus hingga satu minggu belum ada kejelasan. Pihaknya mengancam akan mengambil Langkah-langkah hukum jika sampai Senin pekan depan tidak ada kejelasan.

Diketahui, pimpinan di SDKP Satwas Pati tidak ada di tempat. Sehingga pihaknya belum mendapat jawaban yang pasti.






Reporter: Achmad Ulil Albab

Most Read

Artikel Terbaru