Ini yang Dilakukan DKP Cegah Konflik Antarnelayan di Pesisir Utara Pati


PATI – Sejumlah nelayan di pesisir utara Kabupaten Pati sering terlibat konflik.
Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pati berupaya melakukan kesepakatan mencegah terjadinya konflik antarnelayan.
Diketahui, sering terjadi konflik antarnelayan di laut, karena ada yang menggunakan alat tangkap ilegal yang merusak lingkungan.
”Sering ada konflik antara nelayan Pati dengan nelayan dari Rembang, karena persoalan alat tangkap," ujarnya.
"Kemarin ada nelayan Rembang ditangkap nelayan setempat kena dan kena denda Rp 5 juta. Sesuai Perda Pati. Karena mereka memakai alat tangkap ilegal," ungkap Kabid Perikanan Tangkap DKP Pati Sujarta.
Dia mengaku, sudah usul ke DKP Provinsi Jawa Tengah, agar memfasilitasi diadakan MoU antara DKP Rembang dengan DKP Pati, agar saling menjaga dan tak terjadi konflik antarnelayan.
”Kami juga mengupayakan pembinaan kepada nelayan di wilayah kami. Agar jangan main hakim sendiri," terangnya.
Selain itu, patroli pengawasan wilayah oleh DKP Provinsi Jawa Tengah diharapkan lebih intensif.
Termasuk mengoptimalkan kelompok pengawas masyarakat yang sudah terbentuk. Saat ini, ada 13 kelompok yang sudah terbentuk.
”Pernah ada pembakaran kapal dan kapalnya ditahan hingga satu tahun. Nelayan dari Rembang masih banyak pakai alat tangkap cotok yang dilarang. Kordinasi antarwilayah akan kami tingkatkan.
Termasuk edukasi penggunaan alat tangkap yang dilarang. Kalau di Pati sudah tak ada lagi yang pakai (alat tangkap terlarang)," imbuh Sujarta. (aua/lin)



