DUH! Peralihan Identitas Kependudukan ke Digital Hanya Lima Persen, Ini Penyebabnya

PATI – Sebanyak 49.074 masyarakat sudah membuat identitas kependudukan digital (IKD).
Jika dihitung dari total penduduk Pati yang rekam E-KTP (1 jutaan orang), tak sampai lima persen.
Menyangkut IKD ini dasarnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Luna dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati, masyarakat yang sudah melakukan rekam E-KTP ini ada 1.055.228 penduduk.
Dari angka itu, 50 ribuan orang sudah mendaftar IKD.
Plt Kepala Disdukcapil Pati, Sutikno Edy mengatakan, semua aparatur sipil negara (ASN) di Kota Mina Tani sudah beralih ke IKD.
Dengan adanya hal itu, organisasi perangkat daerah (OPD) juga sudah bisa melayani kartu digital tersebut.
IKD ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan oleh penduduk Indonesia melalui smartphone mereka.
Edi menjelaskan, tujuan dari IKD itu menyediakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat.
Selain itu, IKD juga berguna untuk layanan administrasi kependudukan, integrasi data penduduk dengan Kementerian/Lembaga, serta menyediakan kode QR untuk verifikasi data pada pelayanan publik.
”Syarat mendaftar ini sudah memiliki KTP elektronik atau sudah melakukan perekaman data, memiliki alamat email dan nomor HP aktif, menggunakan perangkat smartphone dengan sistem operasi minimal Android 8 atau iOS 11.0, dan tentunya smartphone terhubung dengan jaringan internet,” paparnya.
Meski begitu, tak semua masyarakat di Kota Mina Tani beralih ke IKD. Dari satu juta penduduk, masih 40 ribuan yang beralih ke IKD.
Itu pun mayoritas diisi oleh ASN. ”Sudah 40 ribu sampai 44 ribuan yang sudah beralih. Sudah banyak itu. Sudah melampaui target,” tukasnya.
Dia menjelaskan masyarakat harus mempunyai IKD. Sebab sebagai alat pembuktian identitas, autentikasi identitas dan otorisasi identitas secara digital.
”Masyarakat untuk segera menginstal IKD. Karena kedepan target pemerintah itupn sepertinya sudah tidak KTP secara fisik, tapi IKD daan itu sudah digaungkan,” tuturnya.
IKD juga sudah terkoneksi dengan instansi pemerintah di bidang kesehatan, perpajakan hingga pendidikan.
Di sana ada program-program seperti bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.
”Dari Kemenkes contohnya kartu vaksin dan JKN. PNS itu ada kartu ASN sudah terkoneksi dengan itu. Ditjen Pajak, NPWP, BPJS, Kartu Indonesia Sehat,” paparnya. (adr/him)



