alexametrics
26.3 C
Kudus
Saturday, May 14, 2022

Catat! Mulai 2023, Tak Ada Pengangkatan Honorer

PATI – Tahun 2023 pemerintah akan meniadakan pegawai dengan status honorer di badan pemerintahan. Di Kabupaten Pati sendiri, hingga saat ini masih tersisa 45 orang berstatus tenaga honorer daerah (THD). Mereka tersebar di beberapa instansi pemerintahan daerah.

Hal tersebut disampaikan Kabid Formasi dan Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Pati, Azis Muslim. Para tenaga honorer ini ber-SK bupati dan pengangkatannya sudah lama.

“Mereka diangkat sebelum ada PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Sejak diterbitkannya PP tersebut, pemerintah daerah memang sudah dilarang mengangkat tenaga honorer,” jelas Aziz.


“Mereka 45 orang ini yang diperpanjang terus setiap tahun kontraknya dan dapat gaji tiap bulan. Yang lain sudah diangkat jadi PNS. Ada pula yang pensiun atau sudah meninggal dunia. Sedangkan 45 orang ini dulu tidak bisa diangkat karena masa kerja kurang dari satu tahun,” imbuhnya.

Selain THD, ada pula pegawai non PNS yang dibiayai APBD, yakni Tenaga Harian Lepas (THL). Biasanya berupa tenaga kebersihan dan keamanan di masing-masing OPD.

“Mereka dibayar bukan dengan gaji bulanan, melainkan harian, kalau masuk dapat, kalau tidak ya tidak dapat. Besarannya sesuai indeks,” imbuhnya.

Azis menyebut, jumlah THL di Pati saat ini sekitar 2.000 orang. Namun, pihaknya belum memastikan apakah upah mereka masuk dalam belanja pegawai atau belanja jasa.

“Sebab itu ada di rekening masing-masing OPD, kalau masuknya di jasa lainnya, bukan belanja pegawai, tidak melanggar regulasi. Kalau masuknya di belanja pegawai, itu yang tidak sesuai regulasi. Kalau outsourcing, masuk jasa pihak ketiga. Dan pihak ketiga bisa perorangan sebetulnya. Kalau seperti itu tidak melanggar,” jelas Azis.

Terkait kepastian nasib para honorer yang masih tersisa, pihaknya masih menunggu kebijakan lanjutan dari pejabat pembina kepegawaian daerah, dalam hal ini bupati.

Baca Juga :  4 Bangunan di LI Pati Dibiarkan Berdiri, Diduga Berubah Fungsi Jadi Ponpes

“Tinggal ini kita tunggu satu tahun ini, nanti kebijakan pejabat pembina kepegawaian seperti apa. Apakah mau distop, atau mau dibuat model outsourcing,” tutur Azis.

Namun demikian, Azis berharap THD maupun THL yang masih ada bisa terwadahi melalui perekrutan PPPK. Tapi, ia juga menyadari bahwa perekrutan PPPK saat ini hanya berlaku untuk jabatan fungsional, misalnya guru dan tenaga kesehatan.

“Hanya fungsional saja, beberapa tahun belakangan yang diprioritaskan untuk pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan, administrasi tidak sama sekali. Makanya susah, kasihan mereka yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai untuk jabatan fungsional. Di sekolah-sekolah, seperti penjaga, administrasi, itu kan tidak punya peluang. Karena kebijakannya masih pada jabatan fungsional,” urai dia.

Banyak organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan tenaga honorer atau THL karena memang membutuhkan.

Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Menpan RB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa instansi pemerintah diberi batas waktu hingga 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Hal ini sesuai PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

Nantinya, pemenuhan kebutuhan tenaga pekerjaan mendasar, misalnya tenaga kebersihan dan keamanan, disarankan melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum bukan biaya gaji.

Sementara itu untuk THL misalnya, diakui menjadi kebutuhan bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hal ini seperti yang diakui Kepala Satpol PP Sugiyono.

“Di kantor kami total ada 127 THL, untuk menggaji dari anggaran belanja barang dan jasa. Sesuai indeks per hari 55 ribu. Terkait dampak aturan penghapusan tenaga honorer kami masih menunggu petunjuk dan regulasi yang baru,” jelasnya. (him)






Reporter: Achmad Ulil Albab

PATI – Tahun 2023 pemerintah akan meniadakan pegawai dengan status honorer di badan pemerintahan. Di Kabupaten Pati sendiri, hingga saat ini masih tersisa 45 orang berstatus tenaga honorer daerah (THD). Mereka tersebar di beberapa instansi pemerintahan daerah.

Hal tersebut disampaikan Kabid Formasi dan Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Pati, Azis Muslim. Para tenaga honorer ini ber-SK bupati dan pengangkatannya sudah lama.

“Mereka diangkat sebelum ada PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Sejak diterbitkannya PP tersebut, pemerintah daerah memang sudah dilarang mengangkat tenaga honorer,” jelas Aziz.

“Mereka 45 orang ini yang diperpanjang terus setiap tahun kontraknya dan dapat gaji tiap bulan. Yang lain sudah diangkat jadi PNS. Ada pula yang pensiun atau sudah meninggal dunia. Sedangkan 45 orang ini dulu tidak bisa diangkat karena masa kerja kurang dari satu tahun,” imbuhnya.

Selain THD, ada pula pegawai non PNS yang dibiayai APBD, yakni Tenaga Harian Lepas (THL). Biasanya berupa tenaga kebersihan dan keamanan di masing-masing OPD.

“Mereka dibayar bukan dengan gaji bulanan, melainkan harian, kalau masuk dapat, kalau tidak ya tidak dapat. Besarannya sesuai indeks,” imbuhnya.

Azis menyebut, jumlah THL di Pati saat ini sekitar 2.000 orang. Namun, pihaknya belum memastikan apakah upah mereka masuk dalam belanja pegawai atau belanja jasa.

“Sebab itu ada di rekening masing-masing OPD, kalau masuknya di jasa lainnya, bukan belanja pegawai, tidak melanggar regulasi. Kalau masuknya di belanja pegawai, itu yang tidak sesuai regulasi. Kalau outsourcing, masuk jasa pihak ketiga. Dan pihak ketiga bisa perorangan sebetulnya. Kalau seperti itu tidak melanggar,” jelas Azis.

Terkait kepastian nasib para honorer yang masih tersisa, pihaknya masih menunggu kebijakan lanjutan dari pejabat pembina kepegawaian daerah, dalam hal ini bupati.

Baca Juga :  Antisipasi Kelangkaan, Pemkab Pati Ajukan Tambahan Kuota LPG Melon

“Tinggal ini kita tunggu satu tahun ini, nanti kebijakan pejabat pembina kepegawaian seperti apa. Apakah mau distop, atau mau dibuat model outsourcing,” tutur Azis.

Namun demikian, Azis berharap THD maupun THL yang masih ada bisa terwadahi melalui perekrutan PPPK. Tapi, ia juga menyadari bahwa perekrutan PPPK saat ini hanya berlaku untuk jabatan fungsional, misalnya guru dan tenaga kesehatan.

“Hanya fungsional saja, beberapa tahun belakangan yang diprioritaskan untuk pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan, administrasi tidak sama sekali. Makanya susah, kasihan mereka yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai untuk jabatan fungsional. Di sekolah-sekolah, seperti penjaga, administrasi, itu kan tidak punya peluang. Karena kebijakannya masih pada jabatan fungsional,” urai dia.

Banyak organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan tenaga honorer atau THL karena memang membutuhkan.

Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Menpan RB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa instansi pemerintah diberi batas waktu hingga 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Hal ini sesuai PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

Nantinya, pemenuhan kebutuhan tenaga pekerjaan mendasar, misalnya tenaga kebersihan dan keamanan, disarankan melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum bukan biaya gaji.

Sementara itu untuk THL misalnya, diakui menjadi kebutuhan bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hal ini seperti yang diakui Kepala Satpol PP Sugiyono.

“Di kantor kami total ada 127 THL, untuk menggaji dari anggaran belanja barang dan jasa. Sesuai indeks per hari 55 ribu. Terkait dampak aturan penghapusan tenaga honorer kami masih menunggu petunjuk dan regulasi yang baru,” jelasnya. (him)






Reporter: Achmad Ulil Albab

Most Read

Artikel Terbaru

/