Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lima Kecamatan di Pati Lunas 100 Persen PBB-P2 Lebih Awal, Ini Daftarnya

A
Penulis: Ali Mustofa❯
STUDI BANDING: Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati Riyoso menerima kunjungan dari Kabupaten Demak untuk belajar pembangunan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
STUDI BANDING: Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati Riyoso menerima kunjungan dari Kabupaten Demak untuk belajar pembangunan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
PATI – Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan Perkotaan (P-2) di Kabupaten Pati ditargetkan terkumpul sebesar 28 miliar. Memasuki bulan Juni ini realisasinya sebesar 56 persen. Baru ada 5 kecamatan yang sudah lunas per 5 Juni kemarin.

Hal itu diungkapakan Kabid PBB BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Sugiharto. “Target kami tahun ini 28 miliar. Saat ini realisasinya sudah 56,85 persen per 5 Juni ini atau sudah terkumpul 15,9 miliar,” jelas Sugiharto kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Pelunasan PBB P-2 jatuh tempo per 31 September. Saat ini sudah ada 5 kecamatan yang lunas diantaranya adalah Kecamatan Gembong, Winong, Jaken, Batangan, dan Kecamatan Pucakwangi.

“Kami berharap PBB bisa dilunasi sebelum jatuh tempo. Nanti bulan Juli ada rakor, nanti dilihat progressnya,” lanjut Sugiharto.

Untuk diketahui tahun lalu ada kecamatan yang belum lunas 100 persen. Pihaknya berharap ada kesadaran masyarakat bisa tertib dan sadar membayar pajak. Apalagi pajak ini sebagai pendapatan asli daerah, kembalinya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah juga.

“Kendalanya saat pemungutan PBB ini biasanya pemilik rumah yang berada di luar kota, seperti di perumahan-perumahan misalnya. Tahun kemarin ada yang tidak lunas 100 persen karena ya ada pemilik atau wajib pajak yang berada di luar daerah, sehingga tidak bisa dipungut. Karena itu kami berharap ada kesadaran untuk membayar pajak ini. kembalinya juga untuk masyarakat sendiri,” paparnya. (aua)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Gubernur Luthfi Lantik Wabup Klaten: Pengentasan Kemiskinan Harus Jadi Prioritas

Gubernur Luthfi Lantik Wabup Klaten: Pengentasan Kemiskinan Harus Jadi Prioritas

Tingkat kemiskinan Kabupaten Klaten yang mencapai 11 persen masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah sebesar 9,39 persen.

Puluhan Wilayah Masuk Rapor Merah, Sekda Grobogan Minta Percepatan Pelunasan PBB-P2 2026

Puluhan Wilayah Masuk Rapor Merah, Sekda Grobogan Minta Percepatan Pelunasan PBB-P2 2026

GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten Grobogan mulai menggenjot percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026. Pasalnya, hingga akhir Juni masih terdapat puluhan wilayah yang masuk k

Ini Daftar Kecamatan dan Desa yang Mendapatkan Hadiah di Percepatan Pelunasan PBB-P2 tahun 2025

Ini Daftar Kecamatan dan Desa yang Mendapatkan Hadiah di Percepatan Pelunasan PBB-P2 tahun 2025

GROBOGAN– Sebanyak 107 desa, dua kelurahan, dan 10 kecamatan di Kabupaten Grobogan menerima penghargaan sebagai pelunas tercepat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025. Total hadiah utama ya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer