Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program ini dilatarbelakangi stunting yang merupakan salah satu permasalahan gizi utama pada balita di Indonesia yang belum teratasi. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi balita dengan status pendek dan sangat pendek di Indonesia adalah 37,2% pada tahun 2013, dan menurun menjadi 30,8% pada tahun 2018.
Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 di 34 provinsi menunjukkan angka stunting nasional turun dari 27,7% tahun 2019 menjadi 24.4% di tahun 2021 dan di tahun 2022 turun menjadi 21,6%. Prevalensi tersebut mengalami penurunan, namun berdasarkan kriteria WHO masih tergolong kategori tinggi (>20%). Sedangkan prevalensi stunting di Kabupaten Pati berdasarkan SSGI pada tahun 2021 sebesar 20,6% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 23,0%. Itu berarti prevalensinya diatas angka nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Aviani Tritanti Venusia mengungkapkan, program ini nantinya melibatkan Tim Medis yang terdiri dari seluruh Dokter Spesialis Anak dan Dokter Spesialis Gizi Klinik di Kabupaten Pati untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan, sehingga didapatkan balita pendek yang diakibatkan karena stunting sesuai definisi operasional yaitu adanya hambatan gangguan pertumbuhan pada balita akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama dan infeksi yang berulang serta adanya hambatan perkembangan otak balita.
“Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan jejaring stunting yang lebih optimal, komitmen yang kuat, keterlibatan aktif dan pembagian peran yang jelas antara manajemen Rumah Sakit, manajemen puskesmas, seluruh stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya pecepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pati,” jelas Aviani.
Untuk menyukseskan program ini, Dinkes telah membuat kerangka acuan rapat pembentukan jejaring stunting Kabupaten Pati tahun 2023. “Untuk menyukseskan program ini kami mengundang para peserta yang terdiri dari perwakilan rumah sakit, puskesmas, labkesda, balkesmas, OPD, organisasi profesi, dan juga ormas. Diharapkan nantinya bisa tersosialisasikannya Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting sebagai acuan sistem rujukan berjenjang penanganan stunting,” papar Aviani. (aua)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



