Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Duh! 2.441 Perempuan di Pati Menjanda, Ini Penyebabnya

K
Penulis: Kholid Hazmi❯
ANTRE: Masyarakat Pati terlihat mengurus perkara di PA setempat belum lama ini. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
ANTRE: Masyarakat Pati terlihat mengurus perkara di PA setempat belum lama ini. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI - Pada triwulan ketiga 2022, Kantor Pengadilan Agama (PA) mencatat angka perceraian di Kabupaten Pati tembus 2.441 perkara. Hakim menyebut mayoritas perceraian tersebut dilatarbelakangi faktor ekonomi.

Baca Juga : Truk vs Motor di Juwana Pati, Satu Orang Tewas, Begini Kronologinya

Hakim Juru Bicara PA Pati Sutiyo mengatakan, mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri. Alasannya lantaran faktor ekonomi. Suami dianggap tidak mampu menafkahi istri secara lahir.

”Perceraian sudah sampai 2.441 perkara. Rata-rata masalah ekonomi. Suami dianggap tidak mampu menafkahi sepenuhnya. Kasusnya Tahun ini lebih banyak,” tandasnya.

Dia menambahkan, dalam beberapa kali persidangan perceraian, mayoritas masyarakat tertekan dengan kebutuhan sehari-hari. Ini akibat perekonomian yang belum stabil usai pandemi Covid-19.

Lanjut dia, kenaikan BBM dalam dua bulan ini menyebabkan harga barang melambung. Sementara, penghasilan sang suami tetap.

”Jadi timbul permasalahan ekonomi. Sebenarnya penyebab perceraian ini banyak. Namun, saat persidangan mayoritas alasan ekonomi tak mampu,” paparnya.

Di samping itu, saat kenaikan BBM angka perceraian juga banyak. Pada Agustus-September angka perceraian naik 600 perkara.

”Pekan pertama pada Agustus kasus perceraian mencapai 1.850 perkara. Lalu pada di Oktober minggu pertama naik tajam menjadi 2.441 perkara,” imbuhnya.

Sutiyo menuturkan, standar nafkah menurut PA ialah penghasilan suami yang diberikan kepada istri mencukupi untuk kebutuhan satu bulan. Bukan harus UMR daerah. Sehingga, pihaknya tak mesti mengkabulkan permintaan perceraian.

”Kami ukur kalau rumah tangga rata-rata butuh Rp 20 ribu per hari. Sehingga dalam waktu sebulan butuh Rp 600 ribu-Rp 1 juta. Maka kalau penghasilan Rp 1,5 juta (di bawah UMR) tidak kami kabulkan permohonannya,” tukasnya. (adr/lid)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer