Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Persoalan kenaikan BBM mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi surut. Pasalnya para nelayan terkesan mogok untuk tidak melaut. Kapal-kapal nelayan masih belum melaut.
”Harapannya para nelayan ini segera melaut. Soalnya Oktober ini seharusnya sudah musim panen raya. Tapi ini belum kunjung melaut. Sehingga tak bisa mendapatkan PAD,” terang Kepala DKP Edy Martanto.
target PAD yang pihaknya usulkan turun Rp 10 miliar. Jadi target PAD-nya hanya Rp 2 miliar. Dasarnya, sumber pemasukan daerah ini sudah menurun.
”Pada 2023 harapannya target PAD menurun. Berdasarkan perhitungan hanya Rp 2 miliar. Masalahnya, kami tak bisa menarik pajak kapal besar lagi. Jadi hanya menarik nelayan kapal kecil,” tukasnya.
Di samping itu, adanya penurunan target itu juga berdasarkan capaian target PAD tahun ini. Realisasi target PAD pihaknya tahun ini tak mencapai target. Dari Rp 12 miliar, hanya mendapat Rp 4 miliar. ”PAD tahun ini sepertinya tak capai target. Soalnya capaiannya baru Rp 4 miliar. Banyak kendalanya,” imbuhnya.
Adanya persoalan itu, membuat pihak DKP kelimpungan. Soalnya, pihaknya dijatah target PAD sebanyak Rp 12 miliar. Kata Edy, target itu memberatkan. Mengingat sumber pemasukan daerah berkurang.
Selain itu, ditambah dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat. Yakni, penarikan retribusi ditarik langsung dari pemerintah pusat. Akibatnya, pemasukan daerah ini berkurang.
”Kami sampaikan ke tim penganggaran kalau harus ada koreksi target PAD. Soalnya, pemasukan daerah ini menyusut. Sehingga kami minta ada penurunan target,” paparnya. (adr/war)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



