Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wacana tersebut akan diusulkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pati 2022 ini. Dari pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati menyatakan realisasi pajaknya sulit mencapai target. ”Pajak Minerba tidak dapat terpenuhi. Sehingga kami akan usulkan di perubahan APBD untuk pengurangan target dari Miberba. Jadi targetnya dipangkas dan disesuaikan pendapatan,” terang Kabid Pendapatan pada BPKAD Pati Zabidi.
Pada tahun ini, target Minerba dijatah Rp 250 juta. Namun, realisasinya baru menyentuh angka Rp 102 juta. ”Target pajak Minerba ini baru 40.99 persen. Sulit untuk mencapai target,” paparnya.
Dari capaian realisasi target tersebut, pihaknya bisa memperhitungkan target pajak Minerba yang terbaru (yang akan dipangkas, Red). Rencananya target pajak Minerba disesuaikan menjadi Rp 126 juta.
”Kami mengajukan penyesuaian target pajak di APBD Perubahan tahun ini. Rencananya target pajak Minerba menjadi Rp 126 juta (sebelumnya Rp 250 juta). Jadi targetnya berkurang Rp 123 juta,” tandasnya.
Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya, perizinan pemilik Galian C. Adanya tambang tak berizin membuat realisasi pajak Pemkab Pati tak maksimal. ”Sebabnya karena perizinannya di tingkat provinsi. Ada juga beberapa pengusaha yang izinnya habis,” terangnya.
Dia menjelaskan, pertambangan di Kabupaten Pati yang sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dulunya ada 14. Hingga saat ini tiga pertambangan belum melanjutkan perizinannya.
”Minerba ini tambang galian C. Ada 11 wajib pajak (WP) galian C. Tiga pertambangan lainnya habis izinnya. Ini belum diurus kembali,” imbuhnya. (adr/ali)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



