Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasopati) Kabupaten Pati menuturkan, para Kades resah dengan aturan yang ada. Pasalnya, Sejauh ini terkesan tidak pernah ada perhatian. Sebab kesejahteraan yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja Kades.
Di samping itu, para Kades ini kerjanya sempoyongan. Tiap ada acara terus hadir. Mau memeriksakan warganya ke rumah sakit hingga hajatan di desa setempat.
”Kami kerja siang-malam memberikan pelayanan kepada warga. Jadi bukan hanya di kantor. Di rumah juga. Tapi apa yang didapat oleh Kades, kesejahteraan yang diberikan tak sesuai,” tutur Pandoyo di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Kerja yang serabutan tak menentu itu, Pandoyo mengeluhk. Pasalnya gaji yang didapat para Kades ini. Pelayanan kepada masyarakat penuh, tapi gajinya sedikit.
”Kami berangkat dari pagi. Tapi gaji kami hanya berkisar Rp 2 jutaan. Ini tak sepadan,” keluhnya.
Apa yang dilakukan pihak Pandoyo ini serba salah. Pasalnya, apa yang dijanjikan pihak DRPD ini tak menuai hasil. Mau turun untuk demo di jalan juga berpikir dua kali.
”Kami ini termasuk orangtua di desa. Kami jaga sikap tak akan turun ke jalan,” tukasnya.
Atas keluh-kesah para Kades ini, pihak DPRD akan berupaya menindaklanjuti. Sementara akan memmpertimbangkan dan mengkaji hak-hak para Kades.
”Dana tentang biaya operasional Kades itu sudah ada arahan dari pemerintah pusat. Tetapi belum ada regulasinya. Nanti akan kami kaji kembali,” tutur Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. (adr/lid/adv)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



