Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pendapatan Daerah Berkurang Rp 18 M 

K
Penulis: Kholid Hazmi❯
DIBAHAS: Pemkab Pati mengadakan rapat Paripurna soal RAPBD perubahan TA 2022 di Ruang Paripurna DPRD setempat kemarin. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
DIBAHAS: Pemkab Pati mengadakan rapat Paripurna soal RAPBD perubahan TA 2022 di Ruang Paripurna DPRD setempat kemarin. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI – Badan legislatif dan eksekutif Kabupaten Pati menggelar Rapat Paripurna Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun anggaran (TA) 2022. Dalam rapat tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Pati TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 18,359 M.

Dalam nota keuangan RAPBD Perubahan itu, awalnya pendapatan daerah 2022 dialokasikan sebesar Rp 2,690 T. Namun, pada rancangan perubahan anggaran direncanakan sebesar Rp 2,672 T. ”Pendapatan daerah TA 2022 ini berkurang 6,8 persen. Berkurang sebesar Rp 18,359 M dari total Rp 2,690 T,” terang Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro.

Dasar aturan RAPBD Perubahan ini sesuai ketentuan pasal 161 ayat 2 PP No. 12 Tahun 2019. Lanjut Henggar, penurunan perubahan anggaran ini ada estimasinya. ”Misalnya keadaan darurat dan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan tahun ini,” terangnya.

Dia menambahkan, ada sebab berkurangnya realiasasi pendapatan daerah ini. Misalnya, disebabkan oleh retribusi daerah berkurang, pendapatan transfer berkurang, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) berkurang.

”PAD semula dialokasikan sebesar Rp 362, 814 M. Lalu, pada perubahan APBD berkurang sebesar Rp 3, 850 M. Misalnya pada keadaan retribusi daerah. Itu berkurang Rp 1,741 M,” tukasnya.

Di samping itu, belanja daerah Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Semula Rp 2,781 T menjadi Rp 2,858 T. Meningkat 2,78 persen.

”Salah satu sebabnya Menteri Keuangan (Menkeu) mewajibkan pemerintah daerah menangani dampak inflasi. Yakni, mengalokasikan anggaran 2 persen dari dana transfer untuk bantuan sosial, lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi,” imbuhnya.

Usai Rapat Paripurna, Ketua DPRD Ali Badruddin mengatakan, saat ini pihaknya akan membahas RAPBD perubahan tersebut dalam rapat badan anggaran (Banggar). Masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangan umumnya.

”Sebenarnya ada rapat Paripurna pandangan umum fraksi. Tapi anggota minta agar segera dibahas. Jadi langsung Banggar. Soalnya waktunya mepet,” tuturnya.

Rencananya, pengesahan APBD perubahan 2022 ini dalam waktu dekat akan didok. Paling lambat Oktober. ”Mungkin nanti persetujuannya pada Oktober. Soalnya mepet ini waktunya,” pungkasnya. (adr/lid/adv)

Advertisement
Advertisement
Editor : Kholid Hazmi

Artikel Terkait

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Ratusan warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, bersama sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati mendatangi Gedung DPRD Pati, Kamis (19/11).

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, membantah pernah terlibat dalam pembahasan mengenai proses pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Pati.

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Kabupaten Pati terus memperkuat perannya dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer