Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan, pembangunan pangkalan truk tidak bisa dianggarkan semuanya pada APBD 2023. Soalnya, butuh dana puluhan miliar rupiah untuk membangun fasilitas transportasi ini. Sementara APBD Kabupaten Pati 2023 masih dibebani dengan dana cadangan Pilkada 2024 sebesar Rp 35 miliar. ”Sempat kami bahas dengan Pak Pj bupati. Karena ndak mungkin dibangunan semua pada APBD 2023. APBD kita jebol. Ya doakan saja,” terang Ali.
Ia mengakui, adanya pangkalan truk ini sangat dibutuhkan. Seharusnya segera terealisasikan tahun depan. Namun lantaran dana APBD Kabupaten Pati terbatas, maka ia meminta kepada sopir dan masyarakat umum untuk lebih bersabar.
Meskipun demikian, ia yakin pangkalan truk ini nantinya bisa segera terbangun selepas tahun 2023. Mengingat Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mempunyai latar belakang di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah.
”Pangkalan truk masih menjadi PR kami. Karena waktu Pak Haryanto (bupati Pati sebelumnya) mau purna tugas. Kami juga ndak kepikiran. Tapi untungnya Pak Pj ini dari Dinas Perhubungan. Jadi nanti kami koordinasikan kembali,” lanjutnya.
Adanya pangkalan truk ini terbilang mendesak. Tak seperti Rembang dan Kudus, Kota Mina Tani ini tak punya lahan untuk parkir truk trailer. Akibatnya parkir liar kerap terlihat di jalur lingkar selatan (JLS) Pati.
Sedangkan untuk urgensi adanya parkiran truk ini cukup tinggi. Jika ini mengaca pada kondisi beberapa ruas jalan di kabupaten Pati dipenuhi oleh truk yang parkir di pinggir jalan. Sehingga dapat membahayakan penggunaan jalan.
”Sudah mendesak sebetulnya. kami melihat dari Lingkar, daerah Kalidoro, jalan Pantura dari Widoro Kandang arah Batangan sudah banyak parkir liar. Sudah waktunya dibuat pangkalan kendaraan barang, " kata Kepala Dishub Pati Teguh Widyatmoko.
Ditanya soal anggaran yang dibutuhkan, lanjut Teguh, dana yang dibutuhkan untuk membuat pangkalan truk ini mencapai Rp 40 miliar.
Berdasarkan perhitungan yang ada Besaran angka itu sendiri dibagi dalam dua bagian. Asumsi pengadaan lahan sendiri sekitar Rp 20 miliar untuk 2 hektare. Sedangkan bangunan sebesar Rp 20 M.
”Kemungkinan akan bertambah lagi. Mengingat harga tanah ini naik. Itupun perhitungan pada 2018 lalu,” pungkasnya. (adr/lid/adv)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



