Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo. Menurutnya, menutup karaoke yang sedang marah ini tak gampang. Harus ada sinergi antara legislatif, eksekutif hingga masyarakat.
”Itu harus bersinergi antara pemerintah, dewan dan seluruh lapisan masyarakat. Jadi untuk menutup karaoke-karaoke yangg tak berizin harus ada kekompakan,” imbuhnya.
Upaya penutupan karaoke ini tak semerta-merta cepat direalisasi. Melihat penutupan Lorong Indah (LI), itu perlu berbulan-bulan untuk membongkar prostitusi itu. Tentunya, semua pihak turut andil dalam mendorong penutupan LI.
”Jadi pemerintah dan dewan saja saya kira masih belum cukup untuk menutup karaoke. Seluruh masyarakat harus mendukung penutupan/penertiban karaoke. Sehingga hal tersebut bisa terlaksana seperti saat penutupan LI,” tegasnya.
Di samping itu, pemerintah juga harus tegas dalam menyikapi maraknya karaoke tak berizin ini. Harus menindak tegas karaoke yang ada di Pati. ”Artinya dinas terkait ini menerapkan regulasi yang ada. Selain itu, penindakannya juga tegas,” tukasnya.
Soal izin tempat karaoke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati Sugiyono mengatakan, hanya ada tujuh tempat hiburan karaoke yang sudah mendapatkan izin dari Pemkab Pati untuk beroperasi. Sisanya tak berizin. ”Puluhan Karaoke yang tersebar di wilayah Kabupaten Pati hanya tujuh karaoke yang sudah mendapatkan izin,” katanya.
Dirinya mengaku kuwalahan menghadapi karaoke yang tak berizin ini. Sebab, buka-tutup karaoke ini colong-colong dengan petugas.
”Karaoke-karaoke tak berizin sudah kami cabut arus listriknya. Sudah kami segel juga. Akan tetapi, pihak pengelola masih saja buka. Masih colong-colongan. Kami kuwalahan,” pungkasnya. (adr/lid/adv)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
