Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada 129 ribu keluarga yang mendapatkan bantuan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini. Penyaluran sudah dimulai sejak Kamis (8/9) lalu.
Pada termin pertama, BLT BBM dialokasikan untuk sekira 43 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total target sebanyak 129 ribu KPM.
Setiap KPM mendapatkan BLT BBM dengan nilai total Rp 600 ribu. Bantuan ini disalurkan sebanyak dua kali atau Rp 300 ribu setiap penyaluran.
Wakil Ketua ll DPRD Pati Hardi menekankan supaya data penerima BLT BBM yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) diperbarui terus-menerus. Agar tak terjadi kesalahan data.
”Kami mengusulkan ke Dinsos agar DTKS diperbarui. Sehingga yang menerima BLT BBM tepat sasaran. Karena, biasanya pakai data lama,” imbuhnya.
Pihaknya khawatir bila tak ada upgrade data DTKS akan menimbulkan persoalan. Bisa-bisa penyaluran bantuan itu tak tepat sasaran. ”Jadi Dinsos perlu evaluasi data. Saya sendiri sudah sering kali meminta di Dinsos untuk perbaikkan data BLT non BBM. Tapi Alhamdulillah, sedikit demi sedikit sudah diperbaiki. Soalnya ini banyak masyarakat yang mengeluh soal kenaikan harga BBM,” paparnya.
Menurutnya, kenaikan BBM cukup berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Soalnya kenaikannya terbilang tinggi. Sehingga peyaluran BLT BBM harus bisa tetap sasaran. ”Jadi hal tersebut dapat terwujud apabila Dinsos Pati melakukan perbaikan data penerima BLT. Soalnya, data yang digunakan merupakan data lama yang sering dipertanyakan keakuratannya,” tandasnya.
Hardi menambahkan, kenaikan harga BBM ini terjadi pasca pandemi. Sehingga masyarakat sangat mengeluh. Oleh karena itu, dengan keakuratan data penerima BLT BBM, masyarakat bisa terbantu meningkatkan kembali pendapatan ataupun melulihkan penghasilan. (adr/lid/adv)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



