Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembahasan Raperda CSR Terhenti di Pansus

K
Penulis: Kholid Hazmi❯
LESTARIKAN PESISIR: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati melakukan pengawasan kegiatan CSR penanaman mangrove. (DPMPTSP PATI FOR RADAR KUDUS)
LESTARIKAN PESISIR: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati melakukan pengawasan kegiatan CSR penanaman mangrove. (DPMPTSP PATI FOR RADAR KUDUS)
PATI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial atau Raperda Corporate Social Responsibility (CSR) belum tuai titik temu. Sebab, badan legislatif dan eksekutif belum ada titik kesepakatan soal besaran nominal CSR itu. Dalam pembahasan panitia khusus (Pansus) juga mandek.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Pati Suwarno menuturkan, Raperda CSR saat ini masih terhenti pada pembahasan Pansus. Sebab, belum ada kesepakatan antara pihaknya dengan Pemkab Pati soal besaran persentase nominal CSR.

”Raperda CSR ini masih mandek di tingkat pansus lantaran belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif soal minimal besaran CSR. Jika saja pihak eksekutif ini bisa kompromi ini segera selesai,” katanya.

Dia menambahkan, saat Bupati Pati Haryanto menjabat, pemkab tidak menghendaki ada besaran minimal CSR. Sementara dewan menginginkan ada patokan nominal. Yakni sebesar 1,5 persen dari penghasilan bersih perusahaan.

”Dengan adanya pergantian kepemimpinan, supaya bisa di-Banmuskan lagi. Jadi perlu dijadwal ulang untuk pembahasan pansus bersama dengan Pemkab. Tahapan Raperda CSR tinggal pembahasan Pansus dan akan direncanakan bulan depan,” imbuhnya.

Raperda ini, lanjutnya, termasuk yang mendesak untuk segera diselesaikan tahun ini. Sebab Raperda ini sangat dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan masih belum maksimalnya peran-peran perusahaan dalam berkontribusi terhadap lingkungan perusahaan.

Raperda itu dinilai cukup penting, untuk segera disahkan menjadi payung hukum pemberlakuan CSR di perusahaan-perusahaan yang mengikat. Agar kehadiran perusahaan itu bisa menyejahterakan masyarakat terutama di lingkungan sekitar.

Lanjut dia, dengan adanya perda yang mengatur khusus soal CSR ini akan memperjelas alokasi laba bersih perusahaan yang harus disalurkan untuk masyarakat sekitar. Jangan sampai masyarakat sekitar perusahaan hanya dapat “limbahnya” saja. Tetapi masyarakat sekitar perusahaan utamanya, harus mendapat manfaat dari kehadiran perusahaan tersebut.

”Karena itu aturan CSR harus diperjelas melaui perda, dan agar berkekuatan hukum. Supaya perusahaan-perusahaan ini dapat mengindahkan aturan untuk mengalokasikan keuntungannya untuk sumbangsih pembangunan sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya,” jelas Suwarno. (adr/lid/adv)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Ratusan warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, bersama sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati mendatangi Gedung DPRD Pati, Kamis (19/11).

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, membantah pernah terlibat dalam pembahasan mengenai proses pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Pati.

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Kabupaten Pati terus memperkuat perannya dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer