Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota Komisi D DPRD Pati Muntamah mengatakan, adanya inten dan optimal yang harus dilakukan dinas terkait ini ada tujuannya. Itu agar kasus serupa tak terjadi.
”Dinas ini seharusnya memperhatikan kasus itu. Soalnya kasus itu real. Kasihan anaknya. Harus ada sosialisasi atau langkah lain yang diberikan kepada masyarakat. Biar tak terulang lagi,” katanya.
Tak hanya dinas terkait, semua pihak juga menurut Muntamah, konsen di masalah itu. Soalnya ini menyangkut masa depan anak. ”Ketika ada indikasi dinas/semua pihak ini bergerak. Orangtua juga bisa mengantisipasi kekerasan perempuan. Orangtua ini punya trik mendidik anak untuk menuju kea rah antisipasi. Nah ini perlu edukasi,” imbuhnya.
Kepala Bidang (Kabid) PPPA pada Dinas Sosial (Dinsos) Pati Nikmah Munfaat mengatakan, selama ini pihaknya juga membantu korban kekeresan ini. Pihaknya memberikan pendampingan pada perempuan korban-korban kekerasan tersebut. ”Kami selalu melakukan pendampingan. Misalnya, Ke psikolog, laporan ke Polres, sampai kasusnya selesai,” katanya.
Nikmah menegaskan, terkait kasus kekerasan pihaknya berjanji akan merahasiakannya. Tentang siapa korban, jenis kekerasannya dan lainnya. ”Kerahasiaan betul-betul kami jamin. Kasian korbannya,” tegasnya.
Di samping itu, PPPA Pati juga membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). Forum ini pun dikatakan Anggia direncanakan akan dilakukan pelantikan kepengurusan pada tahun 2023 mendatang. (adr/lid/adv)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
