Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Aapabila mengalami persoalan-persoalan itu merupakan hal yang cenderung wajar. Kami memaklumi ketika para kepala desa telah berupaya melaksanakan pekerjaannya sebaik mungkin, masih mendapat panggilan dari aparat penegak hukum untuk dimintai penjelasan. Kepala desa tak perlu khawatir apabila terjadi demikian,” kata Henggar.
"Kebetulan Laporbupati sudah dibuka, jangan khawatir, kadang memang ada informasi yang tersumbat. Sedangkan masyarakat butuhnya informasi dan melihat langsung ke lapangan kemudian melihat pekerjaan kami. Sehingga, terkadang ada yang mengumpat maupun ngomong yang macem - macem. Namun demikian, hal tersebut tak perlu dikhawatirkan,” imbuhnya.
Karena itu, lanjutnya, apabila terjadi hal yang demikian, petugas bisa langsung cek di lapangan untuk melihat langsung yang kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat.
Lebih lanjut Henggar menegaskan, agar dinas terkait tidak alergi terhadap berbagai aduan dan laporan yang masuk. Sebab menurutnya, DPUPR memang paling banyak mendapat laporan aduan terkait pembangunan infrastruktur.
"Kami juga harus melihat porsi anggaran. Sebab terkadang, anggaran yang dimiliki sangat terbatas, namun kebutuhan untuk pekerjaan sangatlah besar. Namun bagaimanapun juga, niat baik kita untuk selalu memberikan pelayanan terbaik," paparnya.
Henggar pun berharap agar segala kegiatan yang berhubungan dengan DPUPR agar benar-benar diawasi dan dikerjakan dengan sebaik mungkin.
Terpisah hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo berharap pemerintahan desa bisa dijalankan secara transparan. Selain itu desa maupun dinas terkait diharapkan tidak alergi terhadap berbagai aduan dan laporan yang masuk.
“Ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pada prinsipnya adalah bekerja melayani,” paparnya. (aua/him/adv)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



