Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gelar Flashmob Tolak Kenaikan BBM

K
Penulis: Kholid Hazmi❯
Ratusan kader PKS Kabupaten Pati menggelar Flasmob menolak kenaikan harga BBM di Jalan Pangeran Diponegoro depan Halte Puri. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
Ratusan kader PKS Kabupaten Pati menggelar Flasmob menolak kenaikan harga BBM di Jalan Pangeran Diponegoro depan Halte Puri. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
PATI - Kenaikan harga BBM mendapat respon keras dari berbagai pihak. Aksi penolakan dilakukan dimana-mana. Tidak ketinggalan DPD der Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pati.

Terlihat ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pati menggelar aksi flasmob sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM, siang kemarin. Mereka berjajar di pinggir Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Halte Puri, dengan membentangkan berbagai poster bertuliskan berbagai penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM.

"Diharapkan pemerintah dapat terketuk hati sehingga membatalkan kenaikan harga BBM. Kebijakan yang telah diambil pemerintah ini sangat membebani rakyat," jelas Ketua DPD PKS Pati Narso.

"Kita berharap dengan aksi ini dapat mengetuk hati para penguasa untuk membatalkan kenaikan harga bbm. Kita tolak, karena kenaikan ini terjadi justru pada saat harga minyak internasional turun," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Narso, kenaikan harga BBM justru terjadi pada saat masyarakat mulai bangkit seletah pandemi.

"Kalau mau adil sebetulnya ada mekanisme kenaikan harga BBM yang adil untuk masyarakat. Artinya ketika harga (minyak dunia) turun, maka harga (BBM di Indonesia) turun. Ketika harga naik, bisa disesuaikan. Ini kenyataannya kan tidak," paparnya.

"Masyarakat posisinya serba salah. Dulu awal pandemi harga minyak 30 barel, tidak ada harga minyak turun. Lha kenapa sekarang saat masyarakat mau bangkit malah subsidi dikurangi dan kemudian harga naik?," ucap Narso lebih lanjut.

Lebih lanjut menurut anggota Komisi B DPRD Pati ini, adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak dinilai kurang tepat.

Menurutnya itu hanya solusi sesaat. Hanya diberikan pada saat bulan September sampai Desember. Setelah itu masyarakat harus menanggung hidupnya sendiri. (aua/lid/adv)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, membantah pernah terlibat dalam pembahasan mengenai proses pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Pati.

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Kabupaten Pati terus memperkuat perannya dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Aksi Gangster Jadi Sorotan, DPRD Pati Desak Penindakan dan Pencegahan Lebih Maksimal

Aksi Gangster Jadi Sorotan, DPRD Pati Desak Penindakan dan Pencegahan Lebih Maksimal

DPRD Pati meminta aparat kepolisian terus memperkuat langkah pencegahan terhadap kemunculan kelompok gangster yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer