Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik pada BJPS Kesehatan Pati Galih Mardi Ismiansyah menuturkan, saat ini ketentuan mengenai denda pelayananan, tertera dalam Perpres 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut, besaran denda pelayanan sebesar 5 persen dikali biaya pelayanan dikali bulan menunggak (maksimal 12 bulan).
Misalnya, rawat inap tipes menghabiskan biaya pelayanan sebesar Rp 8 juta. Kemudian menunggak pembayaran selama 2 tahun. Sehingga tafsir denda sebesar Rp 4 juta. ”Dari hitungan itu, denda maksimal sebesar Rp 30 juta. Jika setelah dihitung, ternyata dendanya melebihi 30 juta, maka peserta cukup membayar jumlah maksimal tersebut,” tuturnya.
Galih mengimbau, peserta untuk disiplin dan rutin dalam membayar iuran JKN KIS. ”Bagi peserrta yang menunggak, saat ini kami ada program Rehab. Dimana bisa mengangsur tunggakan iurannya,” imbaunya.
Komisi D DPRD Pati Muntamah mengatakan, kebijakan BPJS Kesehatan soal denda menunggak ini tak memberatkan masyarakat. Seharusnya ada sosialisasi supaya tak terjadi miskomunikasi.
”Harapan saya kebijakan terkait iuran BPJS ini tak memberatkan masyarakat menengah kebawah. Malah, seharusnya semua masyarakat tak mampu ini bisa terakomodir dalam BPJS PBI,” terangnya. (adr/him)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



