Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Pati Harapkan BPJS Kesehatan Akomodasi MBPR Tak Mampu

A
Penulis: Ali Mustofa❯
Komisi D DPRD Pati Muntamah (Dok Radar Kudus)
Komisi D DPRD Pati Muntamah (Dok Radar Kudus)
PATI — DRPD Pati mengharapkan BPJS Kesehatan mampu mengakomodasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBPR) tak mampu. Bukannya membuat kebijakan denda hingga Rp 30 juta untuk penunggakan pembayaran BPJS Kesehatan tersebut.

Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik pada BJPS Kesehatan Pati Galih Mardi Ismiansyah menuturkan, saat ini ketentuan mengenai denda pelayananan, tertera dalam Perpres 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut, besaran denda pelayanan sebesar 5 persen dikali biaya pelayanan dikali bulan menunggak (maksimal 12 bulan).

Misalnya, rawat inap tipes menghabiskan biaya pelayanan sebesar Rp 8 juta. Kemudian menunggak pembayaran selama 2 tahun. Sehingga tafsir denda sebesar Rp 4 juta. ”Dari hitungan itu, denda maksimal sebesar Rp 30 juta. Jika setelah dihitung, ternyata dendanya melebihi 30 juta, maka peserta cukup membayar jumlah maksimal tersebut,” tuturnya.

Galih mengimbau, peserta untuk disiplin dan rutin dalam membayar iuran JKN KIS. ”Bagi peserrta yang menunggak, saat ini kami ada program Rehab. Dimana bisa mengangsur tunggakan iurannya,” imbaunya.

Komisi D DPRD Pati Muntamah mengatakan, kebijakan BPJS Kesehatan soal denda menunggak ini tak memberatkan masyarakat. Seharusnya ada sosialisasi supaya tak terjadi miskomunikasi.

”Harapan saya kebijakan terkait iuran BPJS ini tak memberatkan masyarakat menengah kebawah. Malah, seharusnya semua masyarakat tak mampu ini bisa terakomodir dalam BPJS PBI,” terangnya. (adr/him)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kasus Kematian Kades Suparjo, Warga Sukoharjo Tuntut Oknum Anggota DPRD Pati Bertanggung Jawab

Kasus Kematian Kades Suparjo, Warga Sukoharjo Tuntut Oknum Anggota DPRD Pati Bertanggung Jawab

Ratusan warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, bersama sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati mendatangi Kantor DPRD Pati, Kamis (19/11).

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Ratusan warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, bersama sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati mendatangi Gedung DPRD Pati, Kamis (19/11).

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, membantah pernah terlibat dalam pembahasan mengenai proses pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Pati.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer