Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi D Nilai Kuriukulum 2013 Bebani Siswa

K
Penulis: Kholid Hazmi❯
Muntamah, Anggota Komisi D DPRD Pati. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
Muntamah, Anggota Komisi D DPRD Pati. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI – DPRD Pati memandang kurikulum 2013 membenani siswa. Sebab siswa dituntut belajar banyak mata pelajaran. Sehingga, peralihan ke kurikulum merdeka ini tiap sekolah harus sudah siap.

Anggota Komisi D DPRD Pati Muntamah mengatakan, perubahan menuju kurikulum merdeka ini membutuhkan waktu dan kesiapan bagi sekolah. Sebelum menerapkan kurikulum baru itu, setidaknya sekolah harus bersiap dulu.

”Yang Namanya perubahan membutuhkan waktu dan kesiapan. Untuk itu, saya menekankan bagi sekolah yang belum siap jangan dipaksakan,” katanya.

Dampak jika dipaksakan, lanjut dia, dampaknya bisa amburadul. Artinya tujuan pembelajaran ini tak tercapai.

”Maka perlu kesiapan sekolah untuk berubah ke kurikulum merdeka ini. Kalau tak siap justru akan berdampak. Tujuan pembelajaran tak tercapai. Kasihan siswanya nanti,” paparnya.

Menurutnya, kurikulum lama (2013) ini membenani siswa. Bagaimana tidak, siswa mempelajari sekian banyak mata pelajaran. ”Yang pasti tak mungkin semua mata pelajaran disukai oleh siswa. Sehingga kurikulum merdeka ini haruskan menjadi proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemerintah pusat menetapkan penerapan kurikulum merdeka pada tahun ini. Hanya 20 persen SMA di Pati yang sudah menerapkannya.

Kasubbag TU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wilayah III Provinsi Jawa Tengah Hariyanto menjelaskan, dalam rangka pemulihan pembelajaran sekolah diberi kebebasan untuk menentukan kurikulum yang digunakan. Meski telah ada kurikulum merdeka yang harusnya diterapkan di tahun ajaran 2022/2023, tetapi sekolah masih dapat memilih opsi kurikulum lain yang dianggap lebih cocok.

“Hanya 20 persen saja SMA/SMK yang menerapkan kurikulum merdeka. Sebabnya banyak guru yang sudah nyaman dengan pembelajaran sebelumnya,” paparnya.

Dia menuturkan, kurikulum tersebut dapat memberikan kebebasan kepada anak menentukan masa depan. Pasalnya Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan siswa memilih peminatannya masing-masing.

“Misalkan setelah lulus SMA saya mau masuk kedokteran, maka di kelas 12 nanti siswanya diarahkan untuk mencari mata pelajaran yang sesuai seperti biologi, matematika, kimia, yang mana berkaitan dengan ilmu kedokteran,” jelasnya. (adr/him/adv)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Ratusan warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, bersama sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati mendatangi Gedung DPRD Pati, Kamis (19/11).

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, membantah pernah terlibat dalam pembahasan mengenai proses pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Pati.

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Kabupaten Pati terus memperkuat perannya dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer