Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Haryanto mengatakan, para kades ketika dihubungi wakil rakyat ini tidak pernah ada. Sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi.
“Saya sering mendapat laporan dari DPRD. Ketika mau mengunjungi desa tidak ada Kadesnya. Ini bagian dari keluhan. Jadi kalau bisa jangan seperti itu,” terang Haryanto ketika pembinaan Pemdes di Kantor Kecamatan Winong kemarin.
Ia menyebut para kades ini juga telah melaksanakan sumpah dan janji jabatan. Bahkan itu ada aturannya. Kades ini berkewajiban masuk kantor. Itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Jabatan kades itu diatur. Jadi harus masuk kantor,” tegas Haryanto.
Kades ataupun aparatur desa yang beralasan sakit diharuskan berobat. Soalnya, statusnya sama dengan pegawai. Akan tetapi, jika tak masuk hingga bertahun-tahun baru bisa diberhentikan.
“Kalau pegawai tidak kerja karena sakit ya periksa. Jangan sampai tidak masuk kantor bertahun-tahun. Soalnya ada Perbub yang mengatur soal disiplin aparatur,” tandasnya.
Menurutnya, pemdes dengan pemkab ini harus ada kesinambungan. Meski desa lebih otonom. Namun, antara pemdes dan pemkab tak bisa dipisahkan. Hanya saja masing-masing ada pembagian kewenangan. (adr/war)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



