Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seorang warga Pati Afi mengatakan, pekan lalu kantor yang terletak di Jalan Setiabudi, Pati ini masih buka. Namun, kemarin (13/7) sudah tutup. ”Pekan lalu masih buka kantor ACT. Saya ke sana masih buka. Kemarin saya ke sana lagi sudah tutup,” imbuhnya.
Sementara itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati mengaku belum pernah mendapatkan permohonan penerbitan izin lembaga filantropi ini.
Masalah izin ACT ini, kata dia, kewenangan Kementerian Sosial. Sehingga pencabutan izin dari pusat, di daerah menyesuaikan. Sementara ini kami monitor dan melaporkan ke Kemensos.
Kabid Pemberdayaan Sosial Tri Haryumi menuturkan, lembaga ini sudah mendapatkan izin di pusat. Meskipun demikian, lembaga yang ada di daerah seharusnya juga mengurus perizinan di daerah. Baik izin beroperasi maupun izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).
”Untuk ACT itu sudah dari pusat. Padahal dalam aturannya, di provinsi maupun di kabupaten harus ada izinnya masing-masing. Izinnya itu dari bupati, sebelumnya ada rekomendasi dari Dinsos. Selama ini ACT di Kabupaten Pati belum izin,” tuturnya.
Pihaknya pun tidak mengetahui adanya lembaga ini di Kabupaten Pati. Padahal ACT Pati Raya sudah ada sejak Januari 2021 lalu. ”Saya baru tahu ketika ada masalah kemarin. Kami tak tahu ada ACT di Kabupaten Pati. Kalau tak izin kami tak punya kewenangan,” tukasnya.
Dikonfirmasi soal penutupan ini, Head of Media andPublic Relations ACT Clara mengatakan, lembaga pihaknya telah melakukan penonaktifan kegiatan. Ini dalam rangka menjalankan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
”Lembaga melakukan penonaktifan kegiatan sampai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh stakeholder lembaga, dalam rangka menjalankan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah,” katanya ketika dikonfirmasi kemarin. (adr/him)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



