Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tekan Kemiskinan, Pemkab Pati Gerakkan OPD Dampingi Desa

A
Penulis: Ali Mustofa❯
PERLU PENANGANAN: Seorang petugas mendata warga miskin yang memiliki rumah belum layak huni beberapa waktu yang lalu. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
PERLU PENANGANAN: Seorang petugas mendata warga miskin yang memiliki rumah belum layak huni beberapa waktu yang lalu. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
PATI – Program pendampingan satu Organisasi perangkat Daerah (OPD), satu desa dampingan digulirkan Pemerintah Kabupaten Pati baru-baru ini. Ini merupakan replikasi program dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program ini dilakukan dalam rangka menekan angka kemiskinan di Kota Mina Tani.

Wakil Bupati Pati Saiful Arifin yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengungkapkan program tersebut penting untuk dilakukan.

“Ini sebagai salah satu upaya untuk semakin meningkatkan sinergitas guna mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pati. Ini adalah kerja kita, untuk penurunan kemiskinan dan anggap saja sebagai bakti kita, ibadah kita untuk memberikan yang terbaik buat kabupaten yang kita cintai ini," jelas pria yang akrab disapa Safin ini.

Lebih lanjut Safin mengatakan, setiap perangkat daerah agar melakukan pendampingan desa untuk melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara sinkron mulai dari desa hingga ke Pemerintah Kabupaten. Melalui data yang valid dan sinkron tersebut nantinya dapat mempermudah pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di desa.

"Ini merupakan tugas kita bersama. Memang, penanganan kemiskinan di masing-masing desa ini berbeda. Nah, itulah maksud dan tujuan kita berkumpul disini untuk sama-sama menyatukan visi. Kita lakukan dengan sepenuh hati dan kekuatan kita," tegasnya.

Pada tahun 2022 ini, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada optimalisasi potensi di desa dampingan, memantapkan koordinasi antar stakeholder yang ada serta mendorong peran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan ( TJSLP) atau Corporate Social Responsibillity (CSR) serta memanfaatkan sumber pembiayaan Non APBD.

"Pada tahun 2021 kita sudah berdiskusi dan di tahun 2022 ini bagaimana mengimplementasikannya. Bagaimana kita menyejahterakan, sehingga peningkatan ekonomi di Kabupaten Pati ini bisa naik, disisi lain angka kemiskinan ini bisa turun," paparnya. (aua/him)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Melalui program TJSL, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyalurkan bantuan sebanyak 1.488.000 liter air bersih di Pati.

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pati kini berlanjut ke tahap penilaian kompetensi.

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

Sebanyak 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati mendapat sanksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer