Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Usulkan Pemberhentian AMJ Bupati dan Wakil

K
Penulis: Kholid Hazmi❯
Ali Badrudin, Ketua DPRD Pati (Dok Radar Kudus)
Ali Badrudin, Ketua DPRD Pati (Dok Radar Kudus)

PATI – Akhir masa jabatan (AMJ) bupati dan wakil bupati (Wabub) Pati akan usai pada 22 Agustus nanti. Sebelum berakhir, sesuai aturan DPRD Pati menggelar pengumuman usul pemberhentian bupati dan wakilnya.


Aturan itu sesuai amanah UU nomor 23 tahun 2014 pasal 78 dan 79. Aturan untuk rapat Paripurna pemberhentian bupati dan wakilnya ada mekanismenya. Salah satunya, paling lambat sebulan (30 hari) sebelum masa jabatan habis, harus sudah diparipurnakan. ”Paling lambat bulan depan kami sudah usulkan rapat Paripurna. Soalnya, mekanismenya memang 30 hari sebelum masa jabatan berakhir,” ujar Ketua DPRD Pati Ali Badruddin.


Dia menambahkan, pada Rabu (8/6), pihaknya telah disampaikan dan diusulkan AMJ kepala daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui gubernur Jateng. ”Itu kewajiban kami. Yaitu, menyampaikan AMJ ke Kemendagri melalui gubernur,” katanya.


Sebelumnya, pihaknya sudah menerima surat dari Kemendagri belum lama ini. Surat tersebut, usulan pemberhentian AMJ Bupati Pati Haryanto dan Wabub Saiful Arifin. ”Suratnya (Kemendagri, Red) sudah masuk ke kami. Paripurna ini wajib dilaksanakan,” tukasnya.


Ali mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi atas pencapaian Bupati Pati Haryanto dalam kinerjanya selama masa jabatannya. Misalnya, Haryanto telah membuat capaian Pati ini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali. ”Pati ini sudah ada kemajuan. Namun, tak semua infrastruktur ini rampung. Soalnya, curah hujan tahun ini tinggi dan menyebabkan kerusakan jalan. Meski begitu, bupati sudah berupaya semaksimal mungkin,” ucapnya.


Dia menekankan supaya penjabat (PJ) bupati dan yang terlpilih selanjutnya dapat meneruskan apa yang kurang dari capaian bupati kali ini. Sehingga Pati ini bisa lebih baik.


”Kesempurnaan infrastruktur belum lah. Oleh sebab itu, saya harap kepala daerah selanjutnya bisa meneruskan program yang belum selesai,” imbuhnya.


Diketahui, masa jabatan bupati dan wabub Pati periode 2017-2022 akan berakhir pada 22 Agustus nanti. Di akhir masa jabatannya, Bupati Pati Haryanto kerap berpamitan dan berpesan kepada OPD-nya. ”Selama menjabat, tentu kami masih ada kekurangan. Saya bersama Pak Wakil dan seluruh jajaran memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Mungkin tahun depan saya tidak bisa di sini lagi, karena masa jabatan saya tinggal beberapa bulan. Oleh karena itu kami memohon maaf yang setulus-tulusnya,” ujar Haryanto.


Bupati berharap ketika masa jabatannya berakhir, seluruh jajaran Pemkab Pati sudah bisa mengejar kegiatan yang terencana. Meskipun belum terselesaikan, bupati meminta seluruh OPD untuk tidak bersantai- santai dalam pelaksanaan kegiatan. Dirinya mengatakan tak ingin punya beban dalam tugas yang belum diselesaikan. ”Karena tugas- tugas yang separuh berjalan ini termasuk tanggung jawab saya sampai selesai nanti,” tegasnya. (adr/lid/adv)


Advertisement
Advertisement
Editor : Kholid Hazmi

Artikel Terkait

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Ratusan warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, bersama sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati mendatangi Gedung DPRD Pati, Kamis (19/11).

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, membantah pernah terlibat dalam pembahasan mengenai proses pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Pati.

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Kabupaten Pati terus memperkuat perannya dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer