Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal itu dipaparkan Bupati Pati Haryanto saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD Kabupaten Pati tahun 2023 di Pendapa Kabupaten Pati Selasa (29/03).
Bupati Haryanto rencananya mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Pati pada 22 Agustus 2022 mendatang. Ia menyebut, pada tahun pertama dan kedua ia menjabat sebagai bupati, pihaknya pernah mendapat penawaran utang dari Kementerian Keuangan dan Bank Jateng, yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur.
”Saya cukup berbangga, saat nanti purna tugas, saya tidak meninggalkan utang daerah. Ini harus dicatat. Setelah paparan, saya itung-itung, daripada infrastruktur bagus tapi jadi beban yang melibatkan semua unsur. Akhirnya saya tidak ambil penawaran utang itu. Saya termasuk orang yang takut berurusan dengan utang,” ujarnya.
Haryanto mengatakan ia justru lebih fokus untuk membenahi BUMD yang ada.
Ia memberi contoh BPR BKK Pati yang sebelumnya selalu merugi selama belasan tahun, setelah pihaknya membenahi akhirnya kondisi berangsur membaik.
BPR BKK Pati berhasil mencatatkan laba pada 2018 dan bisa membagikan dividen. ”Perusahaan milik daerah insyaAllah berikan dividen semua. Sekalipun sebelumnya susah payah,” kata dia.
Kemudian PDAM Tirta Bening dulu terpuruk. Lalu diambil alih pemkab pada 2016 (sebelumnya dikelola pihak ketiga, Red). Lanjut dia, akhirnya sekarang Perumda Air Minum Tirta Bening sudah memberikan dividen. Tiap tahun tak kurang dari Rp 2-3 miliar.
Haryanto pun menyebut, kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Perumda Aneka Usaha. ”Kuncinya, jangan sampai perusahaan daerah dipakai untuk sapi perahan kepala daerah. Saya tidak pernah berlaku semacam itu. Boleh dicek, diaudit. Ini clear, tidak ada masalah. Tidak ada utang, BUMD sehat semua. Kita patut bersyukur, di akhir masa tugas, saya bisa tinggalkan yang terbaik,” pungkasnya. (adr/zen)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



