Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota Komisi II DPR RI Usulkan Rekonstruksi UU PMI

A
Penulis: Ali Mustofa❯
DIREMBUK: Pihak DPR RI Komisi II bersama BP2MI Semarang wilayah Jateng beserta dinas terkait Kabupaten Pati membahas rekonstruksi UU di kantor anggtoa DPR RI kemarin. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
DIREMBUK: Pihak DPR RI Komisi II bersama BP2MI Semarang wilayah Jateng beserta dinas terkait Kabupaten Pati membahas rekonstruksi UU di kantor anggtoa DPR RI kemarin. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI - UU RI Nomor 18 pasal 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan direkonstruksi. Pasalnya, di peraturan tersebut banyak dikeluhkan calon migran dan menjadi hambatan.

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengaku ada persoalan/hambatan pada UU tersebut. Ia menerima aspirasi calon PMI mengenai syarat administrasi untuk memeroleh paspor.

”Ada beberapa kendala mengenai UU itu. Calon PMI terhambat adanya peraturan rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten/Kota. Harus ada orang tua/wali yang diharuskan datang ke kantor,” katanya.

Menurutnya, sebagai legislatif pengawasan, ia perlu mengkawal kendala administratif. Bagaimana UU itu bisa direkontruksi atau pun dihapus jika perlu. Ini agar anak-anak bangsa yang ini bekerja keluar negeri dimudahkan.

”Ini memerlukan pengawasan di BP2MI, Disnaker, dan Imigrasi. Ini menyangkut sistem nasional. Tentunya, saya mendorong komunikasi lintas kementerian maupun badan. Dalam hal ini BP2MI, Imigrasi, dan Kapolri. Juga lintas komisi yang ada di DPR RI,” ucapnya.

Kepala UPT BP2MI Semarang Pujiono menambahkan, soal pasal enam itu sebenarnya tak menjadi hambatan. Tapi, kalau tidak ada penambahan persyaratan dari pemerintah daerah (Pemda).

”Ada yang diminta mendatangkan orang tua. Adanya rekomendasi untuk rekonstruksi ini untuk membedakan antara pekerja dan turis,” paparnya.

Sementara itu, pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Diskanertrans) Kabupaten Pati tetap mengikuti aturan yang berlaku. Soal adanya perubahan UU menyesuaikan rekomendasi.

”Intinya menyesuaikan aturan yang berlaku. Sebenarnya, pekerja migran ini diatas usia 18 tahun tidak memerlukan wali. Sudah bisa mewakili atas dirinya sendiri. Beda cerita kalau di bawah 18 tahun. Itu tak boleh. Bisa melanggar UU Perlindungan Anak,” tukas Kabid Pelatihandan Produktivitas pada Disnakertrans setempat Agus Sunarko. (him)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Investasi Bodong Ikut Disasar

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Investasi Bodong Ikut Disasar

DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

DPR Buka Pembahasan RUU Perampasan Aset untuk Publik, Ini Penjelasan Habiburokhman

DPR Buka Pembahasan RUU Perampasan Aset untuk Publik, Ini Penjelasan Habiburokhman

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa proses penyusunan hingga pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilakukan secara terbuka.

Selangkah Lagi Disahkan, RUU Perampasan Aset Prioritaskan Pemulihan Kerugian Korban

Selangkah Lagi Disahkan, RUU Perampasan Aset Prioritaskan Pemulihan Kerugian Korban

DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya melalui rapat paripurna pembicaraan tingkat II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer