Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masuk Propemperda, DPRD Pati Mulai Bahas Raperda Pesantren

A
Penulis: Ali Mustofa❯
Para santri saat belajar di pesantren beberapa waktu lalu. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
Para santri saat belajar di pesantren beberapa waktu lalu. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
PATI – DPRD Kabupaten Pati bakal membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pesantren yang menjadi turunan UU Pesantren tahun ini. Raperda tersebut sudah masuk dalam agenda Program Pembentukan Perda (Propemperda).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bapemperda DPRD Pati Suwarno. Tahun 2022 ini disepakati ada pembahasan 17 raperda dan 3 raperda kumulatif terbuka. “Kemarin sudah diparipurnakan raperda apa saja yang akan dibahas, termasuk raperda pesantren,” jelasnya.

Selain raperda pesantren, beberapa raperda lain yang akan dibahas diantaranya penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, penyandang disabilitas, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta sejumlah perubahan perda seperti perubahan atas  perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, dan perubahan atas perda nomor 13 tahun 2014 tentang Pedagang Kaki Lima.

Anggota DPRD Pati, Bambang Susilo menambahkan, raperda pesantren sendiri secara resmi diusulkan oleh Komisi D, dengan nama Raperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

“Raperda pesantren sudah masuk tahun ini dan akan dibahas untuk menjadi peraturan daerah sebagai turunan dari UU Pesantren yang sudah disahkan oleh pemerintah. Karena itu perlu segera ada aturan turunan di daerah agar UU Pesantren bisa dilaksanakan,” jelas Bambang.

Sebelumnya pria yang juga menjabat Ketua DPC PKB Pati ini mengungkapkan, pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam membantu pendidikan pesantren yang selama ini telah banyak berkiprah untuk bangsa dan negara.

“Kami akan membantu mengakomodir kepentingan pesantren agar bisa diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Saat ini memang sudah ada undang-undangnya, karena itu perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah dengan kehadiran perda,” jelas Bambang. (him)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Kasus Kades Suparjo Memanas, Ratusan Warga Sukoharjo Datangi Kantor DPRD Pati

Ratusan warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, bersama sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati mendatangi Gedung DPRD Pati, Kamis (19/11).

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Pati Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengisian Perangkat Desa: “Tidak Pernah Didiskusikan dengan Kami”

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, membantah pernah terlibat dalam pembahasan mengenai proses pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Pati.

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Pati Kawal Penanganan Jalan dan Normalisasi Sungai Demi Kepentingan Masyarakat

DPRD Kabupaten Pati terus memperkuat perannya dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer