Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menanggapi aspirasi paguyuban LI, Tampaknya Pemkab Pati tetap akan membongkar lokalisasi itu. Soalnya, melanggar Perda RTRW Tahun 2009.
Bupati Pati Haryanto mengatakan, pihaknya sudah merapatkan persoalan tersebut dengan berbagai dinas terkait. Bahkan sudah melayangkan beberapa surat peringatan.
”Sudah rapat berkali-kali. Nasib LI sudah saya sampaikan, dan disepakati Forkompinda. Kalau toh dipakai berjualan tidak mungkin. Palingan yang jajan di sana ada kepentingan lain. Ini final. Akan dibongkar,” tergas Haryanto.
Adanya surat peringatan itu dikarenakan pihak LI belum mau membongkar bangunan gedung. Sehingga diberikan surat perintah pembongkaran.
”Totalnya 70 bangunan. Setelah SP3, kami menetapkan keputusan pembongkaran mandiri,” paparnya.
Bila pihak LI belum bersedia membongkar, maka pemerintah yang akan mengeksekusi. ”Bila belum ditaati juga 30 setelah keputusan pembongkaran itu, Pemda yang akan membongkar,” tandangnya.
Pemkab Pati bulan ini melayangkan surat pembongkaran mandiri prostitusi LI. Adanya surat itu, pemilik lahan keberatan. Mereka pasrah, tak mau membongkar. Pemda yang akan membongkar sendiri.
Pukul 11.00 kemarin, bangunan di LI masih utuh, belum ada yang dibongkar. Padahal Pemkab Pati sudah melayangkan surat semenjak empat bulan lalu. Baik surat peringatan maupun surat penetapan pembongkaran mandiri.
Setidaknya ada 70 bangunan di sana. Sebagian dari itu sudah bersertifikat pemukiman. Salah satu pemilik Ridwan menunjukkan wartawan ini surat kepemilikannya. Memang tertulis lahan permukiman. Ditetapkannya surat itu pada 2005 lalu. Sebelum adanya Perda RTRW tahun 2009.
”Ini saya lihatkan suratnya. Jika memang pemerintah mau membongkar, setidaknya ada ganti ruginya. Soalnya, ini hak milik,” tegas Ridwan.
Di samping itu, Pria asal Purwodadi itu bersama dua rekannya terlihat mengemasi barang yang dianggap penting. Dua rekannya membawa sound kedalam mobil Ridwan.
”Ya dikemasi. Kan sudah tidak boleh beroperasi ini. Sementara saya amankan dulu ini,” ujarnya.
Dia mengaku sudah tahu soal surat pembongkaran mandiri yang dilayangkan Pemkab Pati. Namun, dia tak mau membongkar sendiri. Biarlah pemerintah yang membongkar.
”Masak iya, bangunannya sendiri kok dibongkar sendiri. Biar pemerintah saja. Butuh uang juga kan untuk bongkar,” uapnya.
Di sisi lain, Ketua Paguyuban LI Mastur angkat suara. Rekan-rekannya belum bisa menerima keputusan bupati. Soalnya, paguyuban LI ini ditempati untuk rumah tangga. ”Misalnya, disuruh merobohkan tidak ada yang menampung. Mau bertempat dimana,” imbuhnya.
Pria yang sudah punya usaha semenjak tahun 2.000 itu berharap, agar bangunan tidak dirobohkan. Biarkan ditempati untuk rumah tangga saja.
”Jangan sampai dirobohkan. Nantinya kami melakukan pendekatan lagi ke pemerintah. Minta tolong untuk warga pati. Memang hidupnya di dalam situ,” harapnya.
Banyak eksodus LI yang angkat kaki paska penutupan. Para pekerjanya ada yang buka (pindah) di Rembang, Purwodadi, Blora, Jepara, Demak, dan Semarang. ”Mencari tempat sendiri-sendiri. Beralih ketempat lain. Karena selain Pati kan buka semua,” tandasnya.
Selain itu, ekosuds LI da yang buka warung kopi di rumahnya. Adapula yang buka warung makan. Juga ada yang keliling berjualan kerupuk.
”Yang pemilik bangunan ya menganggur di rumah. Kalau yang hidupnya di sana ya cari kontrakan. Apalagi kalau hanya punya rumah di sana. Ndak bisa kerja ya mengontrak di luar,” pungkasnya. (him)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



