alexametrics
26 C
Kudus
Wednesday, September 28, 2022

Dorong Peralihan ke BUMDesma, Dispermades Pati Kunjungi 17 UPK Perdesaan

PATI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati terus berupaya menindaklanjuti transformasi transformasi unit pengelola kegiatan (UPK) dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang akan beralih ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Pihaknya mendatangi 17 UPK untuk menerangkan tahapan transformasi ke BUMDesma.

Peralihan UPK ke BUMDesma ini berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes dan Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Pedesaan menjadi Bumdes bersama.

”Jadi transformasi UPK ke BUMDesma ini ada dasarnya. Kemudian transformasinya paling lama 2 Febuari 2023,” terang Kepala Dispermades Pati Sudiyono melalui Kabid Pengembangan Desa Sutowo.


Sebelumnya, pihaknya telah diundang untuk menghadiri undangan dari Dispemadesdukcapil Jateng di Semarang belum lama ini. Meraka mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek). Kegiatan itu membahas perkembangan transformasi tersebut.

Sutowo menuturkan, setelah itu pihaknya membuat dua kelompok untuk mengirimkan surat review dari inspektorat ke 17 UPK. Kelompok yang dipimpin Sekretaris Dispermades Paryanto di Pati Utara. Sedangkan Sutowo Pati Selatan. ”Saya ke 17 UPK ini untuk menindaklanjuti surat yang ditandatangani Sekda Pati. Surat itu review inspektorat. Isi suratnya kami ingin meminta data kepada 17 UPK untuk dilaksanakan review dari inspektorat,” imbuhnya.

Baca Juga :  TMMD Sengkuyung Diharapkan Mampu Gerakkan Pertanian Warga Pinggiran

Setelah mengunjungi 17 UPK tersebut, 16 UPK ini menyepakati untuk menunda transformasi hingga UU Cipta Kerja dari MK keluar. Sementara ini, pihaknya menunggu UPK beralih ke BUMDesma sembari menunggu UU tersebut keluar.

”Memang ada pro dan kontra soal soal transformasi UPK ke BUMDesma ini. Ada UPK yang menyetujui bertansformasi, ada yang menunggu UU Cipta Kerja dari MK keluar,” ucapnya.

Menurutnya, transformasi UPK Eks PNPM menjadi Bumdesma ini penting. Sebab transformasi ini salah satu strategi untuk mensejahterakan masyarakat. Gunanya untuk penurunan atau penanganan kemiskinan di perdesaan. ”Pemerintah ini berupaya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya dengan transformasi UPK ke BUMDesma ini,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Pati Bambang Susilo mengatakan, peralihan transformasi itu masih menjadi pembahasan DPR. Masih menunggu bagaimana hasil dari pembahasan tersebut. ”Transformasi itu masih di pembahasan DPR. Kita tunggu aja finalnya,” katanya. (adr/him)

 






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati terus berupaya menindaklanjuti transformasi transformasi unit pengelola kegiatan (UPK) dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang akan beralih ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Pihaknya mendatangi 17 UPK untuk menerangkan tahapan transformasi ke BUMDesma.

Peralihan UPK ke BUMDesma ini berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes dan Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Pedesaan menjadi Bumdes bersama.

”Jadi transformasi UPK ke BUMDesma ini ada dasarnya. Kemudian transformasinya paling lama 2 Febuari 2023,” terang Kepala Dispermades Pati Sudiyono melalui Kabid Pengembangan Desa Sutowo.

Sebelumnya, pihaknya telah diundang untuk menghadiri undangan dari Dispemadesdukcapil Jateng di Semarang belum lama ini. Meraka mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek). Kegiatan itu membahas perkembangan transformasi tersebut.

Sutowo menuturkan, setelah itu pihaknya membuat dua kelompok untuk mengirimkan surat review dari inspektorat ke 17 UPK. Kelompok yang dipimpin Sekretaris Dispermades Paryanto di Pati Utara. Sedangkan Sutowo Pati Selatan. ”Saya ke 17 UPK ini untuk menindaklanjuti surat yang ditandatangani Sekda Pati. Surat itu review inspektorat. Isi suratnya kami ingin meminta data kepada 17 UPK untuk dilaksanakan review dari inspektorat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Resahkan Warga, Satpol PP Pati Pulangkan Anak Punk ke Daerah Asal

Setelah mengunjungi 17 UPK tersebut, 16 UPK ini menyepakati untuk menunda transformasi hingga UU Cipta Kerja dari MK keluar. Sementara ini, pihaknya menunggu UPK beralih ke BUMDesma sembari menunggu UU tersebut keluar.

”Memang ada pro dan kontra soal soal transformasi UPK ke BUMDesma ini. Ada UPK yang menyetujui bertansformasi, ada yang menunggu UU Cipta Kerja dari MK keluar,” ucapnya.

Menurutnya, transformasi UPK Eks PNPM menjadi Bumdesma ini penting. Sebab transformasi ini salah satu strategi untuk mensejahterakan masyarakat. Gunanya untuk penurunan atau penanganan kemiskinan di perdesaan. ”Pemerintah ini berupaya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya dengan transformasi UPK ke BUMDesma ini,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Pati Bambang Susilo mengatakan, peralihan transformasi itu masih menjadi pembahasan DPR. Masih menunggu bagaimana hasil dari pembahasan tersebut. ”Transformasi itu masih di pembahasan DPR. Kita tunggu aja finalnya,” katanya. (adr/him)

 






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru