alexametrics
28.4 C
Kudus
Wednesday, September 28, 2022

Dewan Dukung Dana Hibah Cabor di KONI

PATI – KONI Kabupaten Pati meminta penyaluran dana hibah cabang olahraga dikembalikan ke pihaknya. Saat ini penyaluran dana hibah masih dipegang oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pati.

“Padahal sesuai dengan undang-undang keolahragaan yang mendapat amanat untuk membina olahraga prestasi adalah KONI. Di Indonesia hanya di Pati saja yang penyalurannya lewat dinas terkait,” ungkap Ketua KONI Pati Mustamaji kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Yang dimaksud membina, lanjut Mustamaji konsekuensinya adalah masalah tanggungjawab, terkait anggaran, dan hasil prestasi adalah wilayahnya KONI.


“KONI ini ibaratnya adalah orang tua, sedangkan cabang olahraga ini anaknya. Namanya orang tua memiliki kewajiban merawat, mencukupi kebutuhan, memberikan sesuatu dan lainnya. Kalau anaknya (cabor) dirawat orang lain kan kurang baik, ketika KONI memberikan saran dan masukan juga seperti macan ompong jadinya,” jelasnya.

Hal ini menjadikan fungsi pembinaan KONI kurang maksimal. Lebih lanjut, permasalahan ini terjadi karena terbentur peraturan bupati (perbup) yang membatasi kewenangan KONI untuk mengelola anggaran. KONI hanya diberi wewenang mengelola anggatan maksimal 3,5 miliar. Padahal anggaran hibah untuk cabor sekitar 5 miliar.

“Solusinya memang mengganti perbup. Kemarin awal 2021 kami sudah mengajukan permohonan perubahan perbup. Namun hasilnya hanya ada perubahan sedikit, kalau sebelumnya maksimal 3,5 miliar kalau ada even bisa 8 miliar. Perubahannya hanya saat ada even bisa mengelola sampai maksimal 15 miliar. Even itu adalah ketika ada kegiatan seperti Porprov,” imbuhnya.

Baca Juga :  Ratusan Warga Geruduk Karaoke Koplak di Margorejo Pati, Begini Masalahnya

Lebih lanjut, pihaknya berharap kebijakan ini bisa diubah dan mengembalikan lagi pengelolaan dana hibah cabang olahraga ke KONI. Sebelumnya, lanjut Mustamaji, pihaknya sudah berkordinasi dengan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan Kepala Dinporapar Rekso Suhartono, dan sependapat dengan usulan tersebut. “Sangat mendukung pengelolaan dana hibah dikembalikan ke KONI,” pungkasnya.

Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengaku sudah berkordinasi dan akan memerintahkan Komisi D untuk memanggil pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dinporapar, KONI, dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Dalam waktu dekat komisi terkait yaitu Komisi D kami perintahkan untuk kordinasi. Saya kira bukan masalah sulit. Kalau bisa dan tidak melanggar hukum ya dana hibah bisa di KONI sebagai pembina olahraga prestasi. Apalagi di daerah-daerah lain juga dana hibah untuk cabor ya disalurkan KONI langsung,” papar politikus PDI Perjuangan ini. (aua/lid/adv)






Reporter: Achmad Ulil Albab

PATI – KONI Kabupaten Pati meminta penyaluran dana hibah cabang olahraga dikembalikan ke pihaknya. Saat ini penyaluran dana hibah masih dipegang oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pati.

“Padahal sesuai dengan undang-undang keolahragaan yang mendapat amanat untuk membina olahraga prestasi adalah KONI. Di Indonesia hanya di Pati saja yang penyalurannya lewat dinas terkait,” ungkap Ketua KONI Pati Mustamaji kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Yang dimaksud membina, lanjut Mustamaji konsekuensinya adalah masalah tanggungjawab, terkait anggaran, dan hasil prestasi adalah wilayahnya KONI.

“KONI ini ibaratnya adalah orang tua, sedangkan cabang olahraga ini anaknya. Namanya orang tua memiliki kewajiban merawat, mencukupi kebutuhan, memberikan sesuatu dan lainnya. Kalau anaknya (cabor) dirawat orang lain kan kurang baik, ketika KONI memberikan saran dan masukan juga seperti macan ompong jadinya,” jelasnya.

Hal ini menjadikan fungsi pembinaan KONI kurang maksimal. Lebih lanjut, permasalahan ini terjadi karena terbentur peraturan bupati (perbup) yang membatasi kewenangan KONI untuk mengelola anggaran. KONI hanya diberi wewenang mengelola anggatan maksimal 3,5 miliar. Padahal anggaran hibah untuk cabor sekitar 5 miliar.

“Solusinya memang mengganti perbup. Kemarin awal 2021 kami sudah mengajukan permohonan perubahan perbup. Namun hasilnya hanya ada perubahan sedikit, kalau sebelumnya maksimal 3,5 miliar kalau ada even bisa 8 miliar. Perubahannya hanya saat ada even bisa mengelola sampai maksimal 15 miliar. Even itu adalah ketika ada kegiatan seperti Porprov,” imbuhnya.

Baca Juga :  Final Liga 3 Jateng: Let’s Go Champ, Persipa Pati!

Lebih lanjut, pihaknya berharap kebijakan ini bisa diubah dan mengembalikan lagi pengelolaan dana hibah cabang olahraga ke KONI. Sebelumnya, lanjut Mustamaji, pihaknya sudah berkordinasi dengan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan Kepala Dinporapar Rekso Suhartono, dan sependapat dengan usulan tersebut. “Sangat mendukung pengelolaan dana hibah dikembalikan ke KONI,” pungkasnya.

Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengaku sudah berkordinasi dan akan memerintahkan Komisi D untuk memanggil pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dinporapar, KONI, dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Dalam waktu dekat komisi terkait yaitu Komisi D kami perintahkan untuk kordinasi. Saya kira bukan masalah sulit. Kalau bisa dan tidak melanggar hukum ya dana hibah bisa di KONI sebagai pembina olahraga prestasi. Apalagi di daerah-daerah lain juga dana hibah untuk cabor ya disalurkan KONI langsung,” papar politikus PDI Perjuangan ini. (aua/lid/adv)






Reporter: Achmad Ulil Albab

Most Read

Artikel Terbaru