Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi D DPRD Pati Minta Perpanjangan Bahas Tiga Perda

S
Penulis: Saiful Anwar❯
DIRANCANG: Pemerintah Kabupaten Pati menggelar rapat Paripurna bahas Raperda di DPRD setempat kemarin. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
DIRANCANG: Pemerintah Kabupaten Pati menggelar rapat Paripurna bahas Raperda di DPRD setempat kemarin. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI – Sejumlah komisi DPRD Pati meminta perpanjangan tiga perda. Para anggota dewan beralasan perpanjangan pembahasan ini agar manfaat produk perda ini lebih optimal.

Pembahasan dari sejumlah raperda dilakukan pada sidang paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati pada Senin (29/11). Setidaknya ada enam Raperda yang dibahas di dalam sidang tersebut. Tiga perda masih butuh perpanjangan

Ketua DPRD kabupaten Pati Ali Badruddin mengatakan raperda  yang masih membutuhkan waktu untuk kembali dibahas terdapat tiga. Yaitu, penyelenggaraan inovasi daerah, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan raperda tentang penyandang disabilitas.

”Kemudian raperda persetujuan Kabupaten Pati tentang anggaran 2022. Juga penyampaian temen-temen gabungan dari komisi-komisi yang menyampaikan perpanjangan-perpanjangan dalam membahas Perda,” katanya.

Acara pembahasan itu merupakan agenda sesuai penjadwalan pada November. ”Itu semua minta perpanjangan pembahasannya. Ini artinya dijadwalkan lagi dibahas lagi. Di panitia pansos kalau sekarang gabungan komisi untuk ditetapkan forum paripurna ini. Agar nanti bisa digunakan untuk kebaikan masyarakat di Kabupaten Pati,” ucapnya.

Perpanjangan waktu ini dikatakan Ali akan dijadwalkan kembali setelah akhir bulan oleh Badan Musyawarah (Banmus). Sedangkan terkait target dari pembahasan dari ke tiga Raperda ini akan rampung pada akhir tahun ini.

Pada kesempatan itu juga membahasa tentang agenda Pencabutan Perda Nomor Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal ke Dalam Perusahaan di Kabupaten Pati. Serta Raperda pencabutan penyertaan modal untuk BPR Pati juga untuk PDAM pada tahun 2022.

Raperda yang telah menjadi Perda berupa raperda tentang APBD 2022 serta Raperda terkait penyertaan modal ke perusahaan. Nantinya dalam penjelasan dari kedua perda baru itu akan diajukan ke pemerintah provinsi untuk dimintai evaluasi.

”Juga tadi yang sudah mendapatkan fasilitasi dari gubernur Jawa Tengah terkait Raperda. Itu tentang pencabutan Perda no 4. Kemudian Raperda tentang retribusi izin tertentu,” terangnya. (adr/him)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pati kini berlanjut ke tahap penilaian kompetensi.

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

Sebanyak 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati mendapat sanksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

yah Tiri dan Kakak Tiri di Pati Diduga Cabuli Anak hingga 10 Kali, Terancam 16 Tahun Penjara

yah Tiri dan Kakak Tiri di Pati Diduga Cabuli Anak hingga 10 Kali, Terancam 16 Tahun Penjara

Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, mengungkap dugaan keterlibatan dua orang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer