Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Izin Berangkat Dipersulit, Pengusaha Kapal di Pati Ngamuk

S
Penulis: Saiful Anwar❯
Nimerodi Gulo bersama kliennya mendatangi kantor Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cilacap (Satwas SDKP) Satuan Pengawasan Pati untuk meminta kejelasan izin SLO, Kamis (25/11). (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
Nimerodi Gulo bersama kliennya mendatangi kantor Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cilacap (Satwas SDKP) Satuan Pengawasan Pati untuk meminta kejelasan izin SLO, Kamis (25/11). (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
PATI – Seorang pengusaha kapal mendatangi kantor Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cilacap (Satwas SDKP) Satuan Pengawasan Pati di Jalan Growong Lor Ujung – Kawasan Industri Juwana, Kamis (25/11).

Kedatangannya untuk meminta kejelasan izin berangkat kapal yang tidak jelas dengan berbagai alas an, padahal administrasinya sudah terpenuhi semua. “Kedatangan kami hari ini ingin meminta kejelasan kepada pihak SDKP. Kenapa izin untuk kapal milik klien saya tidak dikeluarkan, dan tidak ada kejelasan sampai saat ini. Kami disuruh nunggu-nunggu terus,” ungkap Nimerodi Gulo selaku kuasa hukum.

Dalam aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar sebuah kapal perikanan bisa beroperasi diperlukan izin Surat Laik Operasi (SLO), yang menerbitkan adalah SDKP. Ini adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.

“Terkait perkara di Polda (Red, urusan jual beli kapal) sudah dijelaskan oleh penyidik bahkan tidak ada urusan dengan kapal. Kepentingan SDKP hanya menertibkan izin saja. Yang saya heran kapal milik klien saya ini sudah 32 kali berangkat, kenapa baru ada permasalahan seperti ini sekarang. Menurut saya ini mengada-ada dan bisa jadi ada permainan. Saya sudah komunikasi dengan pimpinan di sini, katanya nunggu-nunggu terus,” papar Gulo.

“Soal kepemilikan, tentu sah karena ada akta otentik yaitu akta jual beli yang dilakukan di depan pejabat notaris. Untuk semua data keperluan administratif kapal sudah sesuai,” paparnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengaku tak bisa menahan kesabaran. Sebab, karena izin yang tak kunjung terbit dengan ketidakjelasan ini membuat kliennya merugi bahkan sampai ratusan juta. “Biasanya kan ada izin bunker di syahbandar, semua sudah diurus dan beres. Sudah beli perbekalan termasuk solar bahkan sampai Rp 300 jutaan. Belum lagi perbekalan bahan makanan. Ini sangat merugikan,” jelasnya.

Biasanya, lanjut Gulo, izin seperti ini diurus hari ini besok akan terbit. Namun, kliennya sudah mengurus hingga satu minggu belum ada kejelasan. Pihaknya mengancam akan mengambil Langkah-langkah hukum jika sampai Senin pekan depan tidak ada kejelasan.

Diketahui, pimpinan di SDKP Satwas Pati tidak ada di tempat. Sehingga pihaknya belum mendapat jawaban yang pasti.

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Melalui program TJSL, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyalurkan bantuan sebanyak 1.488.000 liter air bersih di Pati.

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pati kini berlanjut ke tahap penilaian kompetensi.

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

Sebanyak 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati mendapat sanksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer