Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Pati mengundang beberapa OPD terkait hingga pelaku IKM di Hotel New Merdeka kemarin (22/11). Bupati Pati Haryanto mengatakan, tujuannya melindungi pelaku usaha IKM. Sejauh ini sudah berjalan kegiatannya. Namun payung hukumnya belum ada.
”Oleh karena itu, diadakan public hearing dengan berbagai pelaku usaha. Tentunya agar konsep peraturan itu bisa dicermati dan dirembuk bersama-sama. Sebelum dibahas di DPRD,” katanya.
Menurutnya, Perda RPIK itu memang bagus lantaran menjadi payung hukum bagi pelaku usaha. Harapannya, kedepannya bisa diimplementasikan. ”Pati ini ada klaster-klaster industri. Seperti di Batangan ada garam, di Juwana ada perikanan, di Margoyoso ada tapioka, di Karaban, Gabus ada kapuk, dan lainnya. Itu nanti kesemuanya bisa terlindungi dengan ada Perda tersebut,” paparnya.
Dia menegaskan agar pelaku usaha jangan mempermalasahkan (Raperda, Red) jika sudah disahkan. Soalnya, sebelum disahkan ada kegiatan public hearing untuk membahas dan mengoreksi peraturan tersebut.
”Jadi semua pelaku bisa memberikan pertanyaan dan masukan. Misalnya, ada poin yang kurang pas dengan kepentingan usahanya bisa bertanya. Bisa berdiskusi dengan OPD terkait,” ucapnya.
Harapannya, Raperda itu kedepannya dapat berjalan lancar. Semua pelaku usaha IKM bisa mendapat payung hukum. ”Karena ini kan tujuannya baik. Tujuannya agar iklim baik investasi yang berada di Pati dapat berjalan dengan bagus,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KUPAT Pati Yuli Sanjoto menambahkan, pihaknya pasrah dengan adanya peraturan dari pemerintah. Saat menghadiri acara itu, dia mengaku, belum tahu secara pasti perda itu.
”Misalnya usul tidak usul peraturan tetap seperti itu. Apa iya semisal memberikan masukan dipertimbangkan,” pungkasnya. (adr/him)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



