Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lindungi IKM, Pemkab Pati Rancang Perda

S
Penulis: Saiful Anwar❯
DIREMBUK: Pemkab Pati mengadakan public hearing dengan pelaku IKM di Hotel New Merdeka kemarin (22/11). (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
DIREMBUK: Pemkab Pati mengadakan public hearing dengan pelaku IKM di Hotel New Merdeka kemarin (22/11). (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tengah merancang peraturan daerah (Perda) tentang rencana pembangunan industri kabupaten/kota (RPIK) Pati. Peraturan tersebut untuk melindungi para pelaku industri kecil, dan menengah (IKM).

Pemkab Pati mengundang beberapa OPD terkait hingga pelaku IKM di Hotel New Merdeka kemarin (22/11). Bupati Pati Haryanto mengatakan, tujuannya melindungi pelaku usaha IKM. Sejauh ini sudah berjalan kegiatannya. Namun payung hukumnya belum ada.

”Oleh karena itu, diadakan public hearing dengan berbagai pelaku usaha. Tentunya agar konsep peraturan itu bisa dicermati dan dirembuk bersama-sama. Sebelum dibahas di DPRD,” katanya.

Menurutnya, Perda RPIK itu memang bagus lantaran menjadi payung hukum bagi pelaku usaha. Harapannya, kedepannya bisa diimplementasikan. ”Pati ini ada klaster-klaster industri. Seperti di Batangan ada garam, di Juwana ada perikanan, di Margoyoso ada tapioka, di Karaban, Gabus ada kapuk, dan lainnya. Itu nanti kesemuanya bisa terlindungi dengan ada Perda tersebut,” paparnya.

Dia menegaskan agar pelaku usaha jangan mempermalasahkan (Raperda, Red) jika sudah disahkan. Soalnya, sebelum disahkan ada kegiatan public hearing untuk membahas dan mengoreksi peraturan tersebut.

”Jadi semua pelaku bisa memberikan pertanyaan dan masukan. Misalnya, ada poin yang kurang pas dengan kepentingan usahanya bisa bertanya. Bisa berdiskusi dengan OPD terkait,” ucapnya.

Harapannya, Raperda itu kedepannya dapat berjalan lancar.  Semua pelaku usaha IKM bisa mendapat payung hukum. ”Karena ini kan tujuannya baik. Tujuannya agar iklim baik investasi yang berada di Pati dapat berjalan dengan bagus,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KUPAT Pati Yuli Sanjoto menambahkan, pihaknya pasrah dengan adanya peraturan dari pemerintah. Saat menghadiri acara itu, dia mengaku, belum tahu secara pasti perda itu.

”Misalnya usul tidak usul peraturan tetap seperti itu. Apa iya semisal memberikan masukan dipertimbangkan,” pungkasnya. (adr/him)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pasar Kliwon Kian Sepi, Pedagang Sayur Tambah Lapak di Bitingan

Pasar Kliwon Kian Sepi, Pedagang Sayur Tambah Lapak di Bitingan

Pedagang sayur Pasar Kliwon Kudus mengeluhkan penurunan jumlah pembeli dalam lima tahun terakhir. Untuk menambah pendapatan, Sri berjualan di Pasar Bitingan pada malam hari.

Gentengisasi Jadi Berkah Pengrajin, Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng Lokal

Gentengisasi Jadi Berkah Pengrajin, Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng Lokal

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 614.541 keping genteng untuk mendukung peluncuran program tersebut pada 6-10 Desember 2026.Program ini menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali industri genteng rakyat. Jik

Terebatik Kembangkan Motif Batik Berbasis Cerita Rakyat dan Kearifan Lokal Kudus

Terebatik Kembangkan Motif Batik Berbasis Cerita Rakyat dan Kearifan Lokal Kudus

Terebatik mengangkat cerita rakyat dan kearifan lokal Kudus melalui inovasi motif batik tulis untuk melestarikan budaya daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer