Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Persatuan Buruh di Pati Dorong Pengawasan UMK

S
Penulis: Saiful Anwar❯
DIPERJUANGKAN: Sarbumusi Pati yang dilantik belum lama ini, mengadvokasi buruh perjuangkan haknya. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
DIPERJUANGKAN: Sarbumusi Pati yang dilantik belum lama ini, mengadvokasi buruh perjuangkan haknya. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-SARBUMUSI) Kabupaten Pati  meminta pemerintah mengawasi kenaikan upah minimum kabupaten (UMK). Pasalnya, akhir bulan ini penentuan UMK skala Nasional.

Ketua DPC Sarbumusi Pati Husaini mengatakan, komponen tunggal upah minimum tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan (pasal 25 poin 3), perlu dikembalikan pada kebijakan sebelumnya (PP 78/2015, pasal 43 poin 1).

Lanjut dia, itu menggunakan komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Jadi, kata dia, mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk proses penentuan upah minimum. Ini dimulai dari disediakannya data pertumbuhan ekonomi dan inflasi Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian Dewan Pengupahan Daerah (Provinsi).

Itu dengan menggunakan salah satu data itu (pertumbuhan ekonomi atau inflasi) membuat hitungan. Lalu diusulkan ke gubernur dan ditetapkan.

“Padahal sebenarnya jika bicara upah minimum kuncinya kan di kebutuhan hidup layak (KHL),” paparnya.

Oleh sebab itu, terang dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati perlu melakukan pengawasan dan penegakan yang serius.

“Itu terkait dengan realisasi kebijakan upah minimum. Upah minimum inihanya berlaku bagi buruh/pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Itu sesuai dengan PP 36/2021 pasal 24, poin 1,” terangnya.

Selain itu, buruh/pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih besaran upahnya  berbeda. Tentunya berpedoman pada struktur dan skala upah (PP 36/2021 pasal 24, poin 2) yang harus disusun perusahaan.

“Pada praktiknya, realisasi upah minimum saja belum tentu terwujud. Misalnya soal UMK Pati 2021 Rp 1.953.000. Pemerintah seharusnya mengawasi untuk memastikan kebijakan itu benar-benar berjalan apa tidak,” tegasnya.

Dia menuturkan, penting untuk dipahami upah minimum itu seharusnya hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Sementara buruh yang sudah setahun lebih harus dibayar lebih tinggi dibanding upah minimum. Perusahaan punya kuwajiban menyusun struktur dan skala kerja. Ini mandat PP 36/2021 pasal 24.

Sementara itu, soal UMK Kabupaten Pati akan diwacanakan naik satu persen. Saat ini pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pati masih proses pengajuan ke guberner Jateng.

”Ya ditunggu saja rekomendasi naik dari Pak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Setelah disetujui baru tahu. Doanya saja, semoga Pati aman,” jawab Kepala Disnakertrans Pati Tri Hariyama saat ditanya berapa nominal kenaikan upah.

Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pun tengah bersurat ke gubernur Jateng.

Saat dikonfirmasi, Bupati Pati Haryanto mengatakan, kenaikan UMK belum diputuskan. Saat ini tengah dibahas.

”Iya, paling lambat 21 November ini. Surat pengajuan sudah diberikan ke Pak Ganjar,” katanya.

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Melalui program TJSL, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyalurkan bantuan sebanyak 1.488.000 liter air bersih di Pati.

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pati kini berlanjut ke tahap penilaian kompetensi.

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

Sebanyak 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati mendapat sanksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer