Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peraturan yang diaklerasikan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) KKP RI Nomor 86 dan 87 Tahun 2021 tentang produktifitas kapal penangkap ikan ini menaikkan besaran tarif PNBP pada jenis kapal ikan dengan kapasitas antara 5 Gross Ton (GT) hingga 1.000 GT.
Menanggapi hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan pun angkat suara. Dalam kunjungan di Kabupaten Pati belum lama ini, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan Edi mengungkapkan, aturan tersebut sama dengan soal pertambangan. Menurutnya, semua hasil dari alam di Indonesia memang harus ada pajaknya.
”Mungkin ini terkait dengan pemahaman saja. PP 85 itu sebenarnya mirip dengan aturan timah kalau di tambang. Bahwa semua yang diambil dari alam negara, ya memang harus ada kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk retribusi, pajak, atau nonpajak,” tuturnya.
Hasil pajak ini nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk yang lain. Dia menyontohkan, di kampung nelayan itu ada rumah yang jelek, atau fasilitas umumnya yang kurang memadai. Itu nanti digunakan untuk arah pembangunan.
”Sehingga tujuannya sama saja untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan para nelayan. Jadi tidak ada tujuan pemerintah itu menyengsarakan masyarakat. Ini memang perlu kesepahaman, sosialisasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait peraturan tersebut,” tandangnya.
Beberapa audiensi pun sempat digelar. Dalam audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati baru-baru ini, perkumpulan Nelayan Mina Santosa tidak mempermasalahkan adanya pajak atau retribusi dari pemerintah. Asalkan pajak atau retribusi itu tidak naik secara drastis.
”Para nelayan mengaku kalau naiknya lima persen, delapan persen ndakpapa. Ini kan naiknnya gila-gilaan sampai 400 persen,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin saat audiensi dengan nelayan baru-baru ini.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



