Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kementerian Kelautan dan Perikanan Menampik PP 85 Sengsarakan Nelayan

S
Penulis: Saiful Anwar❯
Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan KKP Edi (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan KKP Edi (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI – Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dinilai dapat menyengsarakan para nelayan. Para nelayan di berbagai daerah pun ramai-ramai memprotes. Termasuk nelayan di Kabupaten Pati. Mereka merasa terbebani kenaikan tariff yang mencapai 400 persen.

Peraturan yang diaklerasikan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) KKP RI Nomor 86 dan 87 Tahun 2021 tentang produktifitas kapal penangkap ikan ini menaikkan besaran tarif  PNBP pada jenis kapal ikan dengan kapasitas antara 5 Gross Ton (GT) hingga 1.000 GT.

Menanggapi hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan pun angkat suara. Dalam kunjungan di Kabupaten Pati belum lama ini, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan Edi mengungkapkan, aturan tersebut sama dengan soal pertambangan. Menurutnya, semua hasil dari alam di Indonesia memang harus ada pajaknya.

”Mungkin ini terkait dengan pemahaman saja. PP 85 itu sebenarnya mirip dengan aturan timah kalau di tambang. Bahwa semua yang diambil dari alam negara, ya memang harus ada kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk retribusi, pajak, atau nonpajak,” tuturnya.

Hasil pajak ini nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk yang lain. Dia menyontohkan, di kampung nelayan itu ada rumah yang jelek, atau fasilitas umumnya yang kurang memadai. Itu nanti digunakan untuk arah pembangunan.

”Sehingga tujuannya sama saja untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan para nelayan. Jadi tidak ada tujuan pemerintah itu menyengsarakan masyarakat. Ini memang perlu kesepahaman, sosialisasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait peraturan tersebut,” tandangnya.

Beberapa audiensi pun sempat digelar. Dalam audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati baru-baru ini, perkumpulan Nelayan Mina Santosa tidak mempermasalahkan adanya pajak atau retribusi dari pemerintah. Asalkan pajak atau retribusi itu tidak naik secara drastis.

”Para nelayan mengaku kalau naiknya lima persen, delapan persen ndakpapa. Ini kan naiknnya gila-gilaan sampai 400 persen,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin saat audiensi dengan nelayan baru-baru ini.

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Melalui program TJSL, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyalurkan bantuan sebanyak 1.488.000 liter air bersih di Pati.

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pati kini berlanjut ke tahap penilaian kompetensi.

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

Sebanyak 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati mendapat sanksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer