Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

FDIP Pati: Pemkab Tak Tegas Soal Aturan Boleh Berdirinya Toko Modern

S
Penulis: Saiful Anwar❯
MARAK: Salah satu toko modern di sebelah utara 400-500 meteran dari Pasar Puri Pati (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
MARAK: Salah satu toko modern di sebelah utara 400-500 meteran dari Pasar Puri Pati (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk menertibkan toko-toko modern yang tak taat aturan. Pasalnya, toko modern tersebut mengancam toko tradisional atau kelontong.

Pentingnya perlindungan terhadap toko-toko kecil ini dipaparkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pati Teguh Bandang Waluyo. Toko-toko modern  ini, menurutnya, dapat mengancam keberlangsungan toko kecil semacam toko kelontong dan toko tradisional.

Saat ini, kata dia, toko swalayan atau toko modern tak terbendung keberadaannya. Toko-toko ini menjamur di Bumi Mina Tani.

”Pemkab Pati harus menertibkan toko atau swalayan modern yang saat ini mulai menjamur di wilayah Kabupaten Pati. Toko modern perlu disesuaikan dengan aturan yang ada,” tegas Bandang dihubungi kemarin.

Pihaknya berharap toko modern ini jangan ditambah lagi. Aturan lokasinya juga dipakai. ”Indomaret dan Alfamart ini yang dekat pasar jangan diberi izin. Misalnya di depan Pasar Ngablak itu ada. Harusnya jaraknya kan berjauhan. Beberapa meter dari pasar itu aturannya,” bebernya.

Pemerintah ini dia nilai kurang tegas dalam menindaklanjuti aturan toko modern itu. Lanjut Bandang, pihaknya sebagai anggota DPRD punya tugas pengawasan. Hasilnya, masih dijumpai toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional.

”Pemerintah ini kurang tegas. Maksudnya, kalau ada aturan yang dipakai setidaknya digunakan lah. Kalau memang aturannya tak boleh berdekatan jangan dikasih izin. Kalau di deket pasar ya dicabut aturannya,” tegasnya.

Menurutnya, rakyat ini merugi jika berdekatan dengan toko modern. Pada prinsipnya harus mendengar pesan rakyat.

”Pada dasarnya rakyat ingin toko modern dihilangkan. Tapi Pemda memberikan izin. Setidaknya, aturannya ditegakkan. Kedepannya, tidak ada izin usaha toko modern lagi. Karena sudah menjamur toko modern ini,” paparnya.

Aturan-aturan soal toko modern ini tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penataan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan.

Ada ketentuan jarak yang disyaratkan untuk beberapa toko. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 5, ditetapkan jarak minimarket berjejaring dengan pasar rakyat paling dekat 500 meter. Kemudian jarak minimarket berjejaring yang berlokasi di jalan arteri dengan toko sejenis yang lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling dekat 50 m.

Selanjutnya, jarak minimarket berjejaring yang berlokasi di jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 100 m.

Tak hanya itu, ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 5 meliputi jarak minimarket tidak berjejaring dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling dekat 50 m.

Menanggapi hal ini, Bupati Pati Haryanto, mengatakan toko-toko modern harus mempunyai izin berusaha. Namun, sayangnya pihaknya tidak mampu membatasi jumlah toko modern bila sudah sesuai ketentuan.

”Jenis usaha minimarket, sesuai aplikasi OSS RBA memiliki resiko rendah. Sehingga secara langsung dan dengan mudah terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa dapat dilakukan pembatasan,” kata Haryanto.

Meskipun demikian, lanjut Haryanto, para pelaku toko modern ini harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait yang membidangi urusan perdagangan. ”Minimarket yang tidak berizin akan segera ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” tandas Haryanto. (him)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Melalui program TJSL, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyalurkan bantuan sebanyak 1.488.000 liter air bersih di Pati.

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pati kini berlanjut ke tahap penilaian kompetensi.

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

Sebanyak 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati mendapat sanksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer