Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Adapun dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap II ini harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati. Penyampaiannya paling lambat 21 Oktober. Itu sesuai peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan DAK fisik
Kepala KPPN Pati Marno menambahkan, apabila terjadi keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tersebut, dapat dipastikan akan menimbulkan beberapa persoalan. Di dalam peraturannya, alokasi dana pada kegiatan DAK fisik tersebut menjadi gagal salur.
”Selanjutnya pembayaran atas kegiatan tersebut menjadi beban Pemerintah Daerah (Pemda) Pati. Kemudian dana tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” paparnya.
Untuk mengantisipasi adanya gagal salur tersebut, diperlukan adanya sinergi dan komunikasi yang baik. Kesinergian antara OPD pengelola kegiatan, inspektorat daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati diperlukan.
”Jadi pihak terkait mengingatkan batas waktunya, harus ada informasi untuk realisasi dan kesiapan dokumen tersebut,” ucapnya.
Sebab minimnya realisasi dana tersebut karena beberapa hal. Mulai dari kontraknya hingga rekanan itu sendiri. Dia menegaskan, pihaknya hanya menyampaikan dan mengingatkan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan salur dak fisik tahap II ini.
”Jadi banyak persoalannya. Kami hanya sebatas mengingatkan jangan sampai gagal salur. Kasihan nanti. Dana sisa kontraknya, ditanggung APBD,” pungkasnya.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



