Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati Marno mengungkapkan realisasi anggaran yang dikelola oleh KPPN Pati tersebut terinci ke dalam empat jenis belanja. Yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial serta dana transfer.
“Sampai dengan September, belum ada serapan realisasi dari belanja sosial. Untuk belanja sosial yang masih nol persen karena saat ini satuan kerja pengelola dananya sedang berjuang keras. Itu untuk segera dapat memenuhi dokumen dukung penyaluran dana,” terangnya.
Ia merinci belanja pegawai mencapai serapan Rp 315,8 miliar atau 76,92 persen dari pagu Rp 410,6 miliar. Belanja barang terserap Rp 106,5 miliar atau 64,87 persen dari pagu Rp 164,3 miliar. Belanja modal terserapan Rp 20,9 miliar atau 51,5 persen dari pagu Rp 40,5 miliar. Serta dana transfer mencapai Rp 608,2 miliar atau 68,34 persen dari pagu sebesar Rp 890 miliar.
Menurut Marno, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kehadiran APBN diharapkan menjadi penahan laju turunnya perekonomian. Selain itu, menahan turunnya daya beli masyarakat serta mengurangi dampak pandemi bagi masyarakat yang rentan.
“Kehadiran APBN salah satunya ditunjukkan dari tingkat penyerapan anggaran yang telah dialokasikan. Itu untuk perekonomian masyarakat. Tentu tanpa mengurangi sisi akuntabilitas. Penyerapan anggaran yang tinggi menjadi tuntutan bagi pengelola anggaran APBN,” paparnya.
Dia berharap, sampai dengan akhir tahun ini serapan anggaran APBN mencapai 95 persen. Target tersebut bertujuan untuk mendorong dan mendukung akselerasi bangkitnya ekonomi. “Semoga saja pandemi cepat berakhir. Kondisi penyebaran virus mulai melandai dan terkendali,” pungkasnya.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



