Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APBN Terserap 69,78 Persen, Belanja Sosial Nihil Realisasi

A
Penulis: Ali Mustofa❯
Photo
Photo
PATI – Serapan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pada triwulan ketiga di Pati mencapai 69,78 persen atau senilai Rp 1,1 triliun. Total anggaran selama setahun Rp 1,5 triliun. Jenis belanja sosial belum terserap sama sekali.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati Marno mengungkapkan realisasi anggaran yang dikelola oleh KPPN Pati tersebut terinci ke dalam empat jenis belanja. Yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial serta dana transfer.

“Sampai dengan September, belum ada serapan realisasi dari belanja sosial. Untuk belanja sosial yang masih nol persen karena saat ini satuan kerja pengelola dananya sedang berjuang keras. Itu untuk segera dapat memenuhi dokumen dukung penyaluran dana,” terangnya.

Ia merinci belanja pegawai mencapai serapan Rp 315,8 miliar atau 76,92 persen dari pagu Rp 410,6 miliar. Belanja barang terserap Rp 106,5 miliar atau 64,87 persen dari pagu Rp 164,3 miliar. Belanja modal terserapan Rp 20,9 miliar atau 51,5 persen dari pagu Rp 40,5 miliar. Serta dana transfer mencapai Rp 608,2 miliar atau 68,34 persen dari pagu  sebesar Rp 890 miliar.

Menurut Marno, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kehadiran APBN diharapkan menjadi penahan laju turunnya perekonomian. Selain itu, menahan turunnya daya beli masyarakat serta mengurangi dampak pandemi bagi masyarakat yang rentan.

“Kehadiran APBN salah satunya ditunjukkan dari tingkat penyerapan anggaran yang telah dialokasikan. Itu untuk perekonomian masyarakat. Tentu tanpa mengurangi sisi akuntabilitas. Penyerapan anggaran yang tinggi menjadi tuntutan bagi pengelola anggaran APBN,” paparnya.

Dia berharap, sampai dengan akhir tahun ini serapan anggaran APBN mencapai 95 persen. Target tersebut bertujuan untuk mendorong dan mendukung akselerasi bangkitnya ekonomi. “Semoga saja pandemi cepat berakhir. Kondisi penyebaran virus mulai melandai dan terkendali,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kabar Baik! Cek Besaran Gaji PPPK Penuh Waktu 2027 Usai APBD Resmi Diganti APBN

Kabar Baik! Cek Besaran Gaji PPPK Penuh Waktu 2027 Usai APBD Resmi Diganti APBN

Kabar gembira bagi pegawai daerah! Cek besaran nominal gaji PPPK penuh waktu 2027 yang kini resmi dibiayai penuh oleh pemerintah pusat.

Ini Daftar Gaji PPPK yang Resmi Diambil Alih Pemerintah Pusat Mulai Tahun 2027

Ini Daftar Gaji PPPK yang Resmi Diambil Alih Pemerintah Pusat Mulai Tahun 2027

Catat daftar lengkap nominal gaji PPPK dari lulusan sekolah dasar hingga sarjana yang resmi ditanggung pemerintah pusat mulai tahun 2027.

Siapkan Anggaran Rp 31,1 Triliun, Pemerintah Biayai Penuh PPPK Daerah Mulai 2027

Siapkan Anggaran Rp 31,1 Triliun, Pemerintah Biayai Penuh PPPK Daerah Mulai 2027

Demi transisi PPPK paruh waktu jadi penuh waktu, pemerintah pusat siapkan alokasi anggaran sekitar Rp31,1 triliun mulai tahun 2027. Simak ulasannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer