Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Surat ini sudah dilayangkan Pemkab Pati sejak 1 Oktober lalu. Surat ini berdurasi satu bulan. Bila para pemilik bangunan tak mengindahkan surat ini, pihaknya akan melayangkan surat kembali.
”Bupati membuat surat peringatan pertama yang berlaku sebulan. Jika tidak ada respon, lalu akan diberikan surat lagi. Itu berturut-turut selama tiga kali. Jadi tiga bulan ini waktunya. Karena aturannya seperti itu,” jelas Kepala Satuan Pamong Praja (Kasatpol PP) Pati, Sugiyono.
Setelah itu, bagaimana jika surat sudah tiga kali tak ada respon? Apa ada pembongkaran paksa? Terus bagaiamana 30-an pemilik bersertifikat pemukiman itu?
”Ganti rugi belum. Nanti akan dibahas. Kebijakan selanjutnya tergantung bupati,” jawabnya.
Sejumlah 30-an sertifikat itu menumpuk di kantor Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Pati. Saat dikonfirmasi, pihak Satpol PP mengakui itu. ”Itu lahan pertanian. Tapi mempunyai sertifikat permukiman. Totalnya 33 surat. Misalnya tanah Pemkab Pati dua pekan selesai itu. Lah ini berbeda,” bebernya. (him)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
