Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kabid Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati Zabidi mengatakan, saat ini pemerintah mengalami kesulitan untuk mencarikan sumber dana lain, selain refocusing anggaran yang sudah dilakukan.
”Saat ini masih menunggu regulasinya. Pemerintah memastikan tunjangan kinerja berupa gaji ke-13 dan THR akan dihapus pada tahun depan. Namun, untuk tunjangan reguler akan tetap diterima kepada ASN,” katanya.
Selain tunjangan kinerja, program-program yang tidak prioritas masih akan tetap ditunda pada tahun depan. Dengan begitu, anggaran bisa difokuskan untuk membantu masyarakat serta pelaku usaha yang paling terdampak korona.
”Pemerintah masih mengupayakan antisipasi masalah kesehatan terkait Covid-19. Selama masih ditetapkan sebagai pandemi, pendanaan kegiatan-kegiatan untuk mengatasinya (pandemi, Red) harus disiapkan negara. Begitu juga kebutuhan pendanaan untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang timbul,” ucapnya.
Diketahui, aturan terkait gaji ke-13 ini, tertuang dalam peraturan pemerintah yang sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, Kementerian Keuangan akan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk menjadi aturan pelaksana implementasi gaji ke-13.
Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 30,8 triliun dalam pembayaran THR. Rinciannya, kementerian/lembaga Rp 7 triliun, PNS daerah dialokasikan Rp14,8 triliun, dan pensiunan Rp 9 triliun. (lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



