Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Alun-alun Timur Kota Pati Diprioritaskan untuk PKL Lama

A
Penulis: Ali Mustofa❯
DIBANGUN: Pekerja menggarap proyek Alun-alun Timur sebagai pusat kuliner pedagang kaki lima (PKL) tersebut. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
DIBANGUN: Pekerja menggarap proyek Alun-alun Timur sebagai pusat kuliner pedagang kaki lima (PKL) tersebut. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI – Pedagang kaki lima (PKL) dikabarkan harus membayar biaya sewa lapak pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Timur Kota Pati. Sebelumnya, PKL diminta memesan tempat tersebut.

”Tidak ada pungutan biaya. Ini sudah ada verifikasinya tahun lalu. Tetap menunggu selesai diserahkan ke kami. Itu  pun kalau memang Disperindag yang diserahi,” jelas terang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindang) Pati, Hadi Santosa.

Ada sebanyak 360-an lapak dagang di sana. Selain itu, rencananya tempat tersebut juga untuk fasilitas publik.

”Untuk Alun-alun Timur sedang tahap pembangunan. Saat ini masih masa kontruksi. Lapak tersebut belum diserahkan siapapun. Belum ada Dinas mana yang diminta untuk mengelola,” ketika dikonfirmasi.

Hadi mengatakan, bangunan itu masih belum diserahkan ke pihak manapun. Kalau ada yang bilang membayar, dia berani menyatakan tidak betul.

Pihaknya memprioritaskan PKL lama. Pendaftaran ke Disperindag belum dibuka. Masih menunggu kabar selesai proyek Alun-alun Timur itu. ”Bayar ini itu kepada siapa masih tanda tanya besar. Suara-suara itu belum benar. Jangan membayar. Mereka oknum,” paparnya.

Ditanya jika lapak tersebut tersisa, kata dia, belum ada petunjuk terkait itu. Soalnya, disana juga mencakup fasilitas umum. ”Ini cukup untuk semua PKL di Perhutani. Nanti lahan dikembalikan kalau sudah pindah. Kalau pun lapaknya sisa, nanti menunggu petunjuk. Saat ini belum,” jelasnya.

Di sisi lain, pihak DPRD Pati juga menanggapi hal tersebut. Ketua Komisi B Sutarto Oenthersa menambahkan, pihaknya tengah rapat membahas persoalan itu kemarin (14/9). ”Jadi memang belum diserahkan ke siapapun wewenang lapak itu. Dinas mana yang mengelola juga belum. Dari awal memang dikhususkan untuk relokasi PKL di Perhutani,” ucapnya.

Dari data yang terkumpul di Disperindag, sudah ada 360-an PKL. Namun, sampai saat ini belum ada fik dari Pemerintah Daerah (Pemda) Pati mengenai pembukaan lapak itu. (him)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1,48 Juta Liter Air Bersih untuk 62 Desa di Pati

Melalui program TJSL, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyalurkan bantuan sebanyak 1.488.000 liter air bersih di Pati.

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan Kursi Sekda Pati Masuk Tahap Assessment Center, Ini Empat Kandidatnya

Perebutan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pati kini berlanjut ke tahap penilaian kompetensi.

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

23 Dapur MBG di Pati Disanksi BGN, Operasional Dihentikan Sementara

Sebanyak 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati mendapat sanksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer