Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sudah setahun lebih sejak PPKM ini berlangsung. Kebijakannya pelarangan destinasi wisata di sejumlah objek pariwisata. Pada akhirnya, sejumlah pengusaha bus tak mendapat pemasukan.
Salah satu pengusaha bus pariwisata Soegiharto terpaksa melakukan PHK ini kepada seluruh karyawa-nnya. Langkah ini dirasa perlu. Soalnya untuk mengurangi beban pengeluaran.
“Merugi Rp 5-7 miliaran. Kar yawan sudah saya PHK se mua,” papar pemilik PO. Soe giharto itu.
Mulai Maret 2020 terhitung 40-an karyawan yang sudah dia berhentikan. Kata dia, tak ada penghasilan ini membuat hutang menumpuk di bank. Sementara, bank maupun perusahaan kredit bus tidak mau berkompromi memberikan relaksasi angsuran.
“Jangankan memberikan ke-ringanan angsuran. Menunda anggaran saja lesing enggan. Belum bayar angsuran saja sudah meminta denda. Jadi hutang ada, bayar bunga ada, dan denda lesing ada,” keluhnya.
Harapannya di masa pandemi ini, pemerintah melonggarkan kebijakan. Memberikan kelong-garan bagi sektor pariwisata.
Pada Kamis (22/7) lalu pelaku pariwisata Pati melakukan unjuk rasa terkait kebijakan itu. Para pelaku pariwisata itu ter-gabung dalam DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Pati. Kemudian Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Pati Raya. Juga Pelaku Pariwisata Joyokusumo Pati (Pappari).
Soegiharto juga mengikuti aksi ini. Mereka melakukan aksi konvoi sebanyak delapan bus pariwisata mengelilingi wilayah perkotaan Pati. (adr/him)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



