alexametrics
29.2 C
Kudus
Monday, June 27, 2022

Alun-alun Timur Kota Pati Diprioritaskan untuk PKL Lama

PATI – Pedagang kaki lima (PKL) dikabarkan harus membayar biaya sewa lapak pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Timur Kota Pati. Sebelumnya, PKL diminta memesan tempat tersebut.

”Tidak ada pungutan biaya. Ini sudah ada verifikasinya tahun lalu. Tetap menunggu selesai diserahkan ke kami. Itu  pun kalau memang Disperindag yang diserahi,” jelas terang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindang) Pati, Hadi Santosa.

Ada sebanyak 360-an lapak dagang di sana. Selain itu, rencananya tempat tersebut juga untuk fasilitas publik.


”Untuk Alun-alun Timur sedang tahap pembangunan. Saat ini masih masa kontruksi. Lapak tersebut belum diserahkan siapapun. Belum ada Dinas mana yang diminta untuk mengelola,” ketika dikonfirmasi.

Hadi mengatakan, bangunan itu masih belum diserahkan ke pihak manapun. Kalau ada yang bilang membayar, dia berani menyatakan tidak betul.

Pihaknya memprioritaskan PKL lama. Pendaftaran ke Disperindag belum dibuka. Masih menunggu kabar selesai proyek Alun-alun Timur itu. ”Bayar ini itu kepada siapa masih tanda tanya besar. Suara-suara itu belum benar. Jangan membayar. Mereka oknum,” paparnya.

Baca Juga :  TNI dan Baznas Pati Bantu Warga agar Miliki Rumah Layak dan Sehat

Ditanya jika lapak tersebut tersisa, kata dia, belum ada petunjuk terkait itu. Soalnya, disana juga mencakup fasilitas umum. ”Ini cukup untuk semua PKL di Perhutani. Nanti lahan dikembalikan kalau sudah pindah. Kalau pun lapaknya sisa, nanti menunggu petunjuk. Saat ini belum,” jelasnya.

Di sisi lain, pihak DPRD Pati juga menanggapi hal tersebut. Ketua Komisi B Sutarto Oenthersa menambahkan, pihaknya tengah rapat membahas persoalan itu kemarin (14/9). ”Jadi memang belum diserahkan ke siapapun wewenang lapak itu. Dinas mana yang mengelola juga belum. Dari awal memang dikhususkan untuk relokasi PKL di Perhutani,” ucapnya.

Dari data yang terkumpul di Disperindag, sudah ada 360-an PKL. Namun, sampai saat ini belum ada fik dari Pemerintah Daerah (Pemda) Pati mengenai pembukaan lapak itu. (him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Pedagang kaki lima (PKL) dikabarkan harus membayar biaya sewa lapak pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Timur Kota Pati. Sebelumnya, PKL diminta memesan tempat tersebut.

”Tidak ada pungutan biaya. Ini sudah ada verifikasinya tahun lalu. Tetap menunggu selesai diserahkan ke kami. Itu  pun kalau memang Disperindag yang diserahi,” jelas terang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindang) Pati, Hadi Santosa.

Ada sebanyak 360-an lapak dagang di sana. Selain itu, rencananya tempat tersebut juga untuk fasilitas publik.

”Untuk Alun-alun Timur sedang tahap pembangunan. Saat ini masih masa kontruksi. Lapak tersebut belum diserahkan siapapun. Belum ada Dinas mana yang diminta untuk mengelola,” ketika dikonfirmasi.

Hadi mengatakan, bangunan itu masih belum diserahkan ke pihak manapun. Kalau ada yang bilang membayar, dia berani menyatakan tidak betul.

Pihaknya memprioritaskan PKL lama. Pendaftaran ke Disperindag belum dibuka. Masih menunggu kabar selesai proyek Alun-alun Timur itu. ”Bayar ini itu kepada siapa masih tanda tanya besar. Suara-suara itu belum benar. Jangan membayar. Mereka oknum,” paparnya.

Baca Juga :  Puluhan Hektar Sawah di Pati Terendam Banjir

Ditanya jika lapak tersebut tersisa, kata dia, belum ada petunjuk terkait itu. Soalnya, disana juga mencakup fasilitas umum. ”Ini cukup untuk semua PKL di Perhutani. Nanti lahan dikembalikan kalau sudah pindah. Kalau pun lapaknya sisa, nanti menunggu petunjuk. Saat ini belum,” jelasnya.

Di sisi lain, pihak DPRD Pati juga menanggapi hal tersebut. Ketua Komisi B Sutarto Oenthersa menambahkan, pihaknya tengah rapat membahas persoalan itu kemarin (14/9). ”Jadi memang belum diserahkan ke siapapun wewenang lapak itu. Dinas mana yang mengelola juga belum. Dari awal memang dikhususkan untuk relokasi PKL di Perhutani,” ucapnya.

Dari data yang terkumpul di Disperindag, sudah ada 360-an PKL. Namun, sampai saat ini belum ada fik dari Pemerintah Daerah (Pemda) Pati mengenai pembukaan lapak itu. (him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/