alexametrics
31.8 C
Kudus
Thursday, May 12, 2022

APBD Murni Tahun Anggaran 2021 di Pati Dipotong Rp 61 Miliar

PATI – Total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni tahun anggaran 2021 di Kabupaten Pati sebanyak Rp 2,736 triliun. Anggaran tersebut saat ini (14/9) dikurangi Rp 61,403 miliar. Sehingga total APBD tahun anggaran 2021 menjadi Rp 2,675 triliun.

Rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut sudah dijadikan peraturan daerah (Perda). Kemarin (14/9) disahkan di rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati.

Dalam rapat paripurna disebutkan,  Komisi A tidak ada pengurangan dan penambahan. Melainkan hanya pergeseran anggaran. Itu sekretariat DPRD terdapat penggeseran anggaran sebanyak Rp 200 juta. Dana tersebut digeser ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati.


Kemudian bagian umum Setda Pati juga terdapat penggeseran anggaran Rp 200 juta. Meliputi, Dinas Arpusda dan Badan Kesbangpol Pati. Masing-masing mendapat jatah Rp 100 juta. Terakhir, Satuan Pamong Praja (Satpol PP) menerima penggeseran dari bagian perencanaan dan keuangan Setda Pati sebesar Rp 15 juta.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menjelaskan, penggeseran dana tersebut digunakan untuk menangani pandemi covid-19.  Banyak anggaran yang digeser untuk menangani virus itu. Untuk penyediaan penangganan korona ini minimal harus delapan persen dari APBD. Itu sudah ada aturannya.

”Seperti yang dijelaskan bupati, tidak ada penambahan untuk APBD murni. Yang ada pergeseran-pergeseran. Yang kurang begitu penting digeser dananya. Misalnya, ada pembangunan jalan kemudian jalannya tidak begitu rusak kan lebih prioritas untuk penanganan covid 19,” katanya.

Baca Juga :  Ribuan Hektare Lahan Industri PT HWI di Trangkil Pati Dinilai Salahi RTRW

Anggaran ini berasal dari berbagai anggaran belanja yang seharusnya dibelanjakan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

”Terkait Pokir teman-temen anggota DPRD yang dicatatkan dari reses. Yang dari sidang itu tidak bisa terlaksana karena APBD tahun 2021 Kabupaten Pati tidak ada. Banyak yang dipergunakan untuk covid-19,” ucap Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.

Ali mengungkapkan, selain dana dari pemerintah daerah, dana dari pemerintah pusat juga mengalami refocusing untuk penanganan covid-19. ”Rapat paripurna hari ini (14/9) dalam rangka penyampaian nota keuangan perubahan APBD Pati 2021. Dibahas pula perubahan-perubahannya,” katanya saat diwawancarai kemarin.

Dana refocusing ini nantinya diperuntukkan untuk percepatan vaksinasi, tes swab antigen, keperluan tracing, testing dan treatment. Saat ini, vaksinasi di Kabupaten Pati digencarkan. Masyarakat berebut antrean untuk mengikuti vaksinasi. Hal ini dikarenakan vaksin mengalami keterbatasan.

”Masih ada pemotongan-pemotongandari pusat terkait dengan alokasi DAK, alokasi DAU. Itu pun mungkin saja pusat sama. Yaitu mengalami pengurangan pendapatan untuk penanganan covid-19,” ucapnya. (him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni tahun anggaran 2021 di Kabupaten Pati sebanyak Rp 2,736 triliun. Anggaran tersebut saat ini (14/9) dikurangi Rp 61,403 miliar. Sehingga total APBD tahun anggaran 2021 menjadi Rp 2,675 triliun.

Rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut sudah dijadikan peraturan daerah (Perda). Kemarin (14/9) disahkan di rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati.

Dalam rapat paripurna disebutkan,  Komisi A tidak ada pengurangan dan penambahan. Melainkan hanya pergeseran anggaran. Itu sekretariat DPRD terdapat penggeseran anggaran sebanyak Rp 200 juta. Dana tersebut digeser ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati.

Kemudian bagian umum Setda Pati juga terdapat penggeseran anggaran Rp 200 juta. Meliputi, Dinas Arpusda dan Badan Kesbangpol Pati. Masing-masing mendapat jatah Rp 100 juta. Terakhir, Satuan Pamong Praja (Satpol PP) menerima penggeseran dari bagian perencanaan dan keuangan Setda Pati sebesar Rp 15 juta.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menjelaskan, penggeseran dana tersebut digunakan untuk menangani pandemi covid-19.  Banyak anggaran yang digeser untuk menangani virus itu. Untuk penyediaan penangganan korona ini minimal harus delapan persen dari APBD. Itu sudah ada aturannya.

”Seperti yang dijelaskan bupati, tidak ada penambahan untuk APBD murni. Yang ada pergeseran-pergeseran. Yang kurang begitu penting digeser dananya. Misalnya, ada pembangunan jalan kemudian jalannya tidak begitu rusak kan lebih prioritas untuk penanganan covid 19,” katanya.

Baca Juga :  Diduga Nyeleweng, Pembangunan Pasar Karaban Dipelototi Kejari Pati

Anggaran ini berasal dari berbagai anggaran belanja yang seharusnya dibelanjakan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

”Terkait Pokir teman-temen anggota DPRD yang dicatatkan dari reses. Yang dari sidang itu tidak bisa terlaksana karena APBD tahun 2021 Kabupaten Pati tidak ada. Banyak yang dipergunakan untuk covid-19,” ucap Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.

Ali mengungkapkan, selain dana dari pemerintah daerah, dana dari pemerintah pusat juga mengalami refocusing untuk penanganan covid-19. ”Rapat paripurna hari ini (14/9) dalam rangka penyampaian nota keuangan perubahan APBD Pati 2021. Dibahas pula perubahan-perubahannya,” katanya saat diwawancarai kemarin.

Dana refocusing ini nantinya diperuntukkan untuk percepatan vaksinasi, tes swab antigen, keperluan tracing, testing dan treatment. Saat ini, vaksinasi di Kabupaten Pati digencarkan. Masyarakat berebut antrean untuk mengikuti vaksinasi. Hal ini dikarenakan vaksin mengalami keterbatasan.

”Masih ada pemotongan-pemotongandari pusat terkait dengan alokasi DAK, alokasi DAU. Itu pun mungkin saja pusat sama. Yaitu mengalami pengurangan pendapatan untuk penanganan covid-19,” ucapnya. (him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/