alexametrics
26.4 C
Kudus
Thursday, May 12, 2022

Denda Karaoke Buka di Pati Naik, Mulai Rp 1 Juta sampai Rp 5 Juta

PATI – Denda bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) mengalami kenaikan mulai Oktober 2021 ini. Pemandu karoke hingga pengelola karaoke pun akan dikenai denda bila nekat buka di tengah pandemi Covid-19 ini. Dendanya antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta. Sebelumnya, denda bagi pelanggar prokes tersebut hanya Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta.

Kenaikan denda itu tertuang dalam Intruksi Bupati (Inbub) Pati Nomor 15 Tahun 2021. Inbup itu terkait dengan perubahan pemberlakuan tatanan baru ini. Ada beberapa perubahan dalam aturan teranyar ini.

Rinciannya, bagi masyarakat umum yang melanggar protokol kesehatan dapat dikenai denda Rp 1 juta, aparatur sipil negara (ASN) didenda Rp 3 juta, dan pengelola usaha terkena denda Rp 5 juta.


Sebelumnya, denda untuk masyarakat umum hanya terkena Rp 100 ribu, ASN Rp 300 ribu, dan pengelola Rp 1 juta.

Kepala Satuan Pamong Praja (Kasatpol PP) Pati Sugiyono menjelaskan, sebelumnya denda  sebelum penekanan Inbub tersebut tak begitu optimal. Masih banyak ditemui masyarakat atau pengelola karaoke yang nekat mengabaikan prokes dan membuka usaha karaokenya. Bupati Pati Haryanto pun menaikkan denda pelanggar prokes tersebut agar timbul efek jera.

Baca Juga :  Pemkab Pati Banjir Dukungan Penutupan Lokalisasi Lorong Indah

Selama ini pihaknya melakukan operasi karaoke yang nekat buka di tengah pandemi ini. Hasilnya, ratusan karaoke masih dijumpai.

”Baik pengunjung, pemandu karaoke, dan yang lainnya masih melanggar prokes. Kejadian ini pun selalu diulang-ulang. Oleh sebab itu, perlu tindakan yang dirasa perlu menimbulkan efek jera,” bebernya.

Harapannya dengan adanya kenaikan denda ini membuat pemandu karaoke, pengunjung hingga pengelola karaoke menjadi jera. Dan tak membuka usaha karaoke di tengah pandemi ini.

”Sehingga dari bupati mengeluarkan peraturan Inbub Nomor 15 Tahun 2021 itu. Dan tentunya itu merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait untuk membuat jera agar tidak bandel. Selama ini belum ada yang terjaring setelah adanya inbud baru ini. Yang resmi berlaku pada Oktober ini,” pungkasnya.






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Denda bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) mengalami kenaikan mulai Oktober 2021 ini. Pemandu karoke hingga pengelola karaoke pun akan dikenai denda bila nekat buka di tengah pandemi Covid-19 ini. Dendanya antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta. Sebelumnya, denda bagi pelanggar prokes tersebut hanya Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta.

Kenaikan denda itu tertuang dalam Intruksi Bupati (Inbub) Pati Nomor 15 Tahun 2021. Inbup itu terkait dengan perubahan pemberlakuan tatanan baru ini. Ada beberapa perubahan dalam aturan teranyar ini.

Rinciannya, bagi masyarakat umum yang melanggar protokol kesehatan dapat dikenai denda Rp 1 juta, aparatur sipil negara (ASN) didenda Rp 3 juta, dan pengelola usaha terkena denda Rp 5 juta.

Sebelumnya, denda untuk masyarakat umum hanya terkena Rp 100 ribu, ASN Rp 300 ribu, dan pengelola Rp 1 juta.

Kepala Satuan Pamong Praja (Kasatpol PP) Pati Sugiyono menjelaskan, sebelumnya denda  sebelum penekanan Inbub tersebut tak begitu optimal. Masih banyak ditemui masyarakat atau pengelola karaoke yang nekat mengabaikan prokes dan membuka usaha karaokenya. Bupati Pati Haryanto pun menaikkan denda pelanggar prokes tersebut agar timbul efek jera.

Baca Juga :  Ratusan Anak di Pati Rela Disuntik Vaksin Covid-19 Demi Masuk Sekolah

Selama ini pihaknya melakukan operasi karaoke yang nekat buka di tengah pandemi ini. Hasilnya, ratusan karaoke masih dijumpai.

”Baik pengunjung, pemandu karaoke, dan yang lainnya masih melanggar prokes. Kejadian ini pun selalu diulang-ulang. Oleh sebab itu, perlu tindakan yang dirasa perlu menimbulkan efek jera,” bebernya.

Harapannya dengan adanya kenaikan denda ini membuat pemandu karaoke, pengunjung hingga pengelola karaoke menjadi jera. Dan tak membuka usaha karaoke di tengah pandemi ini.

”Sehingga dari bupati mengeluarkan peraturan Inbub Nomor 15 Tahun 2021 itu. Dan tentunya itu merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait untuk membuat jera agar tidak bandel. Selama ini belum ada yang terjaring setelah adanya inbud baru ini. Yang resmi berlaku pada Oktober ini,” pungkasnya.






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/